JAKARTA — Perusakan hutan di kawasan konservasi Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat, kini makin merajalela. Gangguan yang paling menonjol adalah penebangan liar (illegal logging), yang menjadi penyebab semakin rusaknya kondisi hutan di kawasan ini.

Dari hasil beberapa penyelidikan yang cukup lama media C.I.News menyimpulkan, sebagian besar kegiatan kriminal itu dilakukan oleh jaringan yang cukup rapih.

Dari informasi yang di himpun C.I.News di lapangan, saat ini ada 13 hingga 19 pengusaha kayu yang mengangkut dan mengambil kayu di Tambora Kabupaten Bima.

Dan aksi tersebut diduga melibatkan oknum polisi di Polsek Tambora dan Pemerintah Desa setempat.

Dari informasi narasumber yang juga terlibat dalam kegiatan ilegal loging tersebut mengatakan, Mereka membuka usaha membeli kayu dari masyarakat di Kecamatan Tambora sudah sejak tahun 2018 lalu.

Menurut narasumber dari setiap pengangkutan Kapolsek Tambora meminta jatah Rp 500 ribu per mobil.

Untuk dokumen pengangkutan kayu, mereka keluarkan uang 3,5 juta untuk satu kali pengangkutan. Yang disetorkan ke Sekretaris Desa. Untuk dapatkan SPPT dari desa, mereka pun harus keluarkan Rp 600 ribu lagi.

Baca juga : Praktik Pungli Oknum Kepolisian Sektor Tambora Kabupaten Bima

Sangat di sayangkan praktek ekploitasi hutan lindung yang di garap sejak usaha tahun 2018
menjadi ajang praktik pungli oleh sejumlah oknum di Polsek Tambora.

Kegian pembalakan yang tidak terditek oleh Polres Bima atau Pihak Polda Nusa Tenggara Barat ini di duga ada oknum pejabat yang ikut bermain, sebab dari data fakta yang ada, bukti transfer sejuamlah uang ke rekening seorang oknum polisi yang bertugas di polsek Tambora, tidak adanya tindakan hukum terhadap para oknum yang terlibat.

Untuk penegakan hukum dan menguatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Atas nama masyarakat Tambora meminta ketegasan Pemerintah Pusat dan Bapak Kapolri khisusnya untuk menindak oknum-oknum yang bermain praktik ilegal loging di wilayah kawasan konservasi Gunung Tambora Kabupaten Bima, NTB. (Red)