Presiden Jokowi Mempertontonkan Dirinya Sebagai Perusak Demokrasi

JAKARTA – Majunya Gibran Rakabuming menjadi cawapres dan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah menikmati putranya berkompetisi dengan cara tak wajar, menjadi puncak gunung es kemunduran demokrasi dan merusak iklim demokrasi Indonesia.

Juga ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah norma syarat capres-cawapres menjadi alarm bahaya untuk demokrasi. Namun nampaknya Presiden Jokowi tidak menangkap sinyal itu dan malah seakan menari di atasnya.

Alih-alih memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia, menjelang akan berakhir masa periode jabatannya yang kedua, Presiden Jokowi malah semakin mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi dengan berupaya membangun politik dinasti yang sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pen_Cawapresan anaknya Gibran Rakabuming Raka.

Situasi politik yang terjadi di Indonesia ini pun disorot media asing. Media Jerman Handesblatt dan Time yang berbasis di AS bahkan sudah mengingatkan politik dinasti yang dibangun Jokowi, merusak dan membuat mundur bahkan mematikan demokrasi di Indonesia.

Kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media asing tersebut merupakan persoalan politik yang nyata-nyata terjadi dan sulit untuk dibantah, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral tahun 2024.

Banyak politisi dan aktivis gerakan pro-demokrasi menahan situasi, dan mengoreksi semua kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap membuat demokrasi yang dicapai melalui aksi 1998 berjalan mundur. Namun sepertinya kritik dari para politisi dan aktivis tidak di hiraukan oleh sang Presiden.

Dapat dipastikan, kemunduran demokrasi yang terjadi sekarang ini jangan sampai dibiarkan, karena bisa berimplikasi pada tingkat kebebasan di Indonesia, sebagaimana yang telah disuarakan oleh pakar dan analis politik dari dalam maupun luar negeri.

Mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan. Untuk merespons hal tersebut, dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran.

Ibnu Ferry

Tinggalkan komentar