Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Pertamina menghentikan wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024. Sebab hal itu bukan domain Pertamina sebagai operator produksi dan distribusi BBM, melainkan wilayah kerja pembentuk kebijakan.

“Pemerintah, sebagai regulator saja tidak mengangkat masalah ini, masak Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang di terima CIN, Selasa (5/9/2023).

Menurut Mulyanto, wacana penghapusan Pertalite adalah isu yang sensitif bagi masyarakat, karena daya belinya masih lemah pasca pandemi Covid-19, apalagi di di tahun politik menjelang Pemilu.

“Belum lagi yang diusulkan sebagai pengganti Pertalite adalah Pertamax 92 green, yang diperkirakan harganya lebih mahal dari harga Pertalite eksisting, bahkan dari Pertamax 92. Juga diketahui, ternyata bioethanol produksinya terbatas di dalam negeri jadi harus impor. Ini kan sama artinya dengan memaksa rakyat untuk membeli BBM yang lebih mahal, karena BBM yang murah, yakni Pertalite, dihapus. Juga memaksa negara untuk mengimpor bioethanol, karena produksi dalam negeri minim,”ujar Mulyanto.

“Kalau itu dilakukan, beban negara akan semakin berat. Negara rugi, karena defisit transaksi migas semakin membengkak,” imbuh Mulyanto.

Mulyanto menilai, Pertamina off side dalam masalah ini. Karena itu Pertamina sebaiknya tidak membahas masalah itu lagi.