Bandung – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan bakal memecat anggota KPU dan Bawaslu terlibat politik uang. Terlebih, DKPP belum lama ini telah memecat oknum karena terbukti melakukan politik uang dalam proses seleksi anggota KPU-Bawaslu.

DKPP mengingatkan, Pemilu 2024 mendatang tidak boleh diartikan sebagai rutinitas pesta demokrasi lima tahunan saja. Karena, pemilu merupakan medan uji integritas para penyelenggara pemilihan umum di semua tingkatan.

“Ternyata proses seleksi (anggota) Bawaslu, KPU, banyak terbukti ditemukan namanya politik uang. Dalam beberapa perkara disampaikan ke DKPP, sudah kami periksa dan kami putus dan yang terbukti sudah kami berhentikan,” kata Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Politik Uang, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Ratna menegaskan, kasus politik uang jelang Pemilu 2024 harus menjadi perhatian khusus. Terutama, kepada seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.

“Penyelenggara pemilu adalah penyelenggara yang sejak dilahirkan dibentuk memiliki karakter dan integritas yang kuat. Jadi, jangan cederai proses seleksi itu dengan hal-hal yang nantinya akan bisa mencederai integritas teman-teman sekalian,” ucap Ratna.

Ratna meyakini Pemilu 2024 bakal ramai laporan politik uang. Oleh karenanya, internal penyelenggara pemilu harus komitmen terlebih dahulu untuk menghindari dan menolak politik uang.

“Kita tidak bisa mencapai hasil bahwa pemilu dan pemilihan ke depan akan bebas dari politik uang. Kalau kita menjadi pelaku politik uang itu sendiri, ini harus menjadi perhatian bagi kita semua,” ujar Ratna.​