Jakarta – Bawaslu RI mengakui, sering kesulitan mendapatkan bukti dan saksi dalam membongkar praktik politik uang. Tantangan tersebut semakin besar, karena modus praktik politik uang jelang Pemilu 2024 semakin banyak.

“Persoalan lain dalam mengungkap politik uang adalah minim-nya bukti dan saksi dalam laporan politik uang. Sehingga tindak lanjut laporan kurang optimal dan berhenti di tengah jalan,” kata Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty dalam pidatonya di acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis Politik Uang, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Lolly mengungkapkan, Bawaslu harus mampu beradaptasi cepat dengan perkembangan zaman yang serba digital saat ini. Oleh sebab itu, masyarakat harus terus diberikan pendampingan akan bahayanya politik uang.

“Dibutuhkan pendampingan yang optimal di tengah masyarakat. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang,” ucap Lolly.

Lanjutnya, Lolly menegaskan, penguatan pengetahuan kepada masyarakat melalui pengawasan partisipatif menjadi salah kunci utama. Yakni, dalam penguatan partisipasi masyarakat.

“Keterlibatan masyarakat juga perlu didukung komitmen pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu beserta tim sukses. Serta pemerintah untuk bersama-sama menjadikan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dilakukan secara jujur dan adil,” ujar Lolly.​