Jakarta – Polusi udara di Jabodetabek yang buruk jadi perhatian publik. Bahkan, menurut data Nafas, perusahaan 7 kualitas udara berbasis teknologi, polusi udara di Jabodetabek sudah masuk kategori “tidak sehat untuk semua orang” dengan rata-rata PM2.5 lebih dari 50 µg/m³.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, sektor kendaraan bermotor ternyata menjadi faktor utama polusi di Ibu Kota. Menurutnya, sektor transportasi menyumbang 44 persen polusi ke udara, industri energi 31 persen, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen.

Dirjen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro menilai, perlu komitmen tinggi dari masyarakat untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Masyarakat harus rela menggunakan bahan bakar transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Sigit mengatakan, misalnya, masyarakat harus mau berkorban mengganti bahan bakar Pertalite. Menurutnya bahan bakar jenis ini tak lagi boleh dipakai apabila standar emisi transportasi diperketat menjadi Euro4.

“Perlu dikaji kalau Euro4 kita harus lihat ketersediaan bahan bakar. Mau nggak kita semua berkorban beli bahan bakar penuhi Euro4?” kata Sigit dalam diskusi di YouTube KLHK dikutip Senin (14/8/2023).

“Artinya yang namanya Pertalite udah nggak boleh lagi, harus diganti Pertamax. Solar apalagi, harus diganti Pertadex. Apa kita semua mau lakukan? Itu yang harus didiskusikan,” sambungnya.

Menurut Sigit, ada 8 rekomendasi yang bisa menjadi solusi perbaikan udara Jakarta. Selain meningkatkan standar kualitas bahan bakar, masyarakat juga dianjurkan beralih ke transportasi umum.
Ia menambahkan, warga juga harus lebih disiplin tak membakar sampah terbuka sembarangan hingga bersedia beralih ke kompor listrik.

“Di Jakarta untuk kurangi pencemaran ada 8 rekomendasi yang dikaji, yaitu pengadaan kendaraan listrik, pengetatan standar emisi transport menjadi Euro4, pengadaan bus listrik Transjakarta, uji emisi, peralihan angkutan pribadi ke umum,” papar dia.

“Konversi ke kompor listrik, pengendalian debu dari konstruksi, dan pelarangan pembakaran sampah terbuka. Sebagian sudah dikerjakan, Pak Pj (Gubernur DKI Jakarta) sudah komitmen tambah 100 Transjakarta listrik,” pungkasnya.