Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menyerahkan risalah dan rekomendasi hasil diskusi bedah kasus penyalahgunaan wewenang dalam ekspor minyak sawit (CPO). Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

“Kami melaporkan hasil diskusi bedah kasus penyalahgunaan wewenang dalam ekspor CPO ke Jampidsus. Karena ada temuan baru untuk mendukung data-data sebelumnya,” kata Koordinator Nasional Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Sayuthi dalam keterangannya.

Sayuthi mengatakan, menyerahkan risalah dan rekomendasi berdasarkan hasil diskusi bedah kasus penyalahgunaan wewenang dalam ekspor CPO. Di mana dalam diskusi tersebut menghadirkan pakar hukum seperti Prof Dr Mudzakir, Abdul Fickar Hadjar, Boyamin Saiman, dan M Andrean Saefudin.

BEM, lanjut Sayuthi menilai ekspor minyak goreng ke luar negeri secara terus menerus membuat masyarakat menjadi kesulitan. “Oleh itu kami dari Aliansi BEM seluruh Indonesia akan kawal kasus ini secara tuntas, siapapun yang terlibat harus diusut,” ucapnya.

Dia mengatakan, jika laporan hasil diskusi dan rekomendasi diskusi bedah kasus penyalahgunaan wewenang dalam ekspor CPO tidak tindak lanjuti dari Kejagung. Dia memastikan akan melakukan aksi penyampaian pendapat dengan jumlah massa besar.

“Saat ini kami baru melakukan aksi secara akademis. Di mana dengan memberikan hasil diskusi bedah kasus penyalahgunaan wewenang dalam ekspor CPO ke Kejagung,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, tim penyidik terus mendalami dugaan kasus tindak pidana korupsi. Di mana hal itu dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap mantan Menteri Perdagangan M. Lutfhi, Rabu (9/8/2023).

“Pemanggilan terhadap ML terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit. Yang terjadi dalam Januari hingga April 2022,” kata Ketut.