JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memaparkan kondisi politik nasional terkini. Membandingkan kepemimpinan era orde baru dengan pemerintahan presiden Joko Widodo rezim Jokowi saat ini sedang mengarah seperti pada era orde baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto

Menurut JK, sistem pemerintahan akan berjalan demokrasi di 10 tahun pertama kepemimpinan seorang presiden.

“Waktu demokrasi Pak Harto juga berjalan baik awalnya, semua pemerintahan itu lebih demokratis kira-kira 10 tahun,” kata Jusuf Kalla dalam Dalam sambutannya pada acara Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (31/7/2023).

JK mengungkapkan, dalam 10 tahun awal kepemimpinan Soeharto sistem demokrasi berjalan baik kemudian setelahnya menjadi otoriter. Menurut JK pemerintahan saat ini sudah mulai ke arah demikian.

“Soeharto itu 10 tahun masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter. Sekarang juga kelihatannya begitu, setelah 10 tahun ah muncullah, tentang macam-macam,” ungkap JK.

Ia mengungkapkan situasi saat ini yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Presiden ke-1 RI Soekarno.

JK menceritakan, awal mula republik berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presiden atau parlementer.

Kemudian pada tahun 1950 sistem negara menggunakan konsep parlementer.

“Sampai pada tahun 1959, barulah demokrasi presidensial. Setelah kembali ke UUD 1945,” kata JK

Kalla menambahkan, syarat konstitusi yang hanya memberikan jabatan presiden maksimal dua periode diberlakukan agar tidak ada kekuasaan absolut yang akhirnya mengarahkan sistem negara menjadi otoriter.

JK lalu memuji aturan masa jabatan presiden yang hanya 2 periode atau 10 tahun.

Menurutnya hal itu menjadi salah satu upaya meminimalisir pemerintahan otoriter.

“Berbagai-bagai masalah, setiap 10 tahun itu, ya memang, itulah sebabnya kenapa UUD kita membolehkan presiden dan wapres itu hanya boleh 2 kali, tidak boleh lebih, itulah 3 kali itu nggak bisa lolos karena itu UUD, bisa saja. Itulah situasi kira-kira perkembangan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa negeri kita,” ujar JK.

Sebelumnya, dalam pidato di HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5). JK juga memberikan kritik keras kebijakan Jokowi.

Saat itu, JK mengecam keras kebijakan pemerintah yang justru lebih mementingkan pembangunan jalan tol.

“Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di pihak lain kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan jalan tol,” ucap JK.

“Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS,” sambungnya.

Menurutnya, kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa hanya orang yang mampu yang bisa jalan mulus.

Namun, ia juga turut bertanggung jawab atas kebijakan itu karena pernah menjadi wapres Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, JK juga mengurangi utang Indonesia yang terus membengkak.

Besaran nominal itu membuat pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun setiap tahunnya untuk kewajiban utang.

Selain itu, JK juga sebelumnya mengkritik kebijakan mobil listrik pemerintah yang menganggapnya hanya memindahkan emisi.

Pasalnya, emisi yang sebelumnya berasal dari knalpot mobil kini berpindah dari asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil.

“Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkitan,” ucap JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

“Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU,” lanjutnya.