JAKARTA – Sejumlah aksi yang menamakan sebagai gerakan People Power digelar di sejumlah kota pada Jumat (7/7/2023). Salah satunya di Kota Bandung, Jawa Barat.
Massa yang menamakan diri Koalisi People Power Indonesia (KPPI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar) pada, Jumat (7/7/2023).
Perwakilan KPPI, Rizal Fadilah, mengatakan, massa aksi yang datang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat, aktivis, pemuka agama, hingga mahasiswa.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Gerakan People Power Bandung di dominasi Emak-emak.
“Ini aspirasi sebagai masyarakat terdiri dari berbagai kelompok untuk menyampaikan aspirasinya agar Jokowi mundur sukarela atau dimundurkan oleh MPR-DPR,” ujar Rizal Fadilah, di sela aksi.
Menurutnya, masyarakat sudah banyak yang kecewa dengan kepemimpinan Joko Widodo. Selain itu, Jokowi pun dianggap telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional hingga melakukan cawe-cawe politik.
“Banyak aspek sudah tidak sejalan lagi, tidak menunaikan amanahnya,” katanya.
Selain di Bandung, kata dia, aksi unjuk rasa menuntut Jokowi mundur sebagai presiden juga dilakukan di daerah lain dan akan terus berlanjut.
“Di Solo juga ada aspirasi yang hampir sama. Kalau bahasa di sana people power, kekuatan rakyat, yang intinya agar Jokowi mundur atau dimundurkan,” katanya.
Sementara itu, pentolan organisasi massa Mega-Bintang, Mudrick Sangidu memimpin aksi People Power di Kota Solo akan tetap berlangsung pada, Jumat (7/7/2023).
Aksi People Power yang dipimpin Mudrick Sangidu ini digelar usai salat Jumat.
Menurut Mudrick Sangidu lokasi Aksi People Power pindah dari rencana semula di Bundaran Gladak, tak jauh dari Balai Kota Solo yang merupakan kantor Wali Kota Gibran Rakabuming. ke Jalan Kartopuran, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Solo.

Menanggapi aksi ini, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung mengaku memahami mengapa Mudrick Sangidu mengambil inisiatif memimpin aksi people power di Kota Solo.
Menurut Rocky Gerung, aksi ini baru pemanasan saja dan merupakan imbas dari cawe-cawe Jokowi yang membuat masyarakat merasa ada ketidakpastian Pemilu 2024 yang jurdil.
“Kelihatannya akan ada orkestrasi itu. Sebetulnya ini pemanasan saja itu, menguji daya tahan oposisi. Kelihatannya Pak Mudrick mengambil inisiatif, karena dalam 2-3 bulan ini pertemuan konsolidasi itu intensif di Solo,” kata Rocky Gerung di akun YouTube Rocky Gerung Official pada, Jumat (7/7/2023).
“Jadi sebetulnya secara terbuka Mudrick itu memang bikin rapat, bukan rapat rahasia. Semua orang boleh datang kok di situ. jadi saya ngerti psikologi Pak Mudrick. Dia seorang yang umurnya mungkin sudah 80 tahun dan dia terlibat dalam politik orde baru,” kata Rocky.
“Jadi dia mau lihat sebetulnya, ujung dari reformasi ini apa tuh. Niat beliau adalah menghendaki supaya reformasi itu ditemukan kembali. Reinventing our reformation, of the spirit reformation. Kira-kira seperti itu,” imbuhnya.
Tetapi penampilan Mudrick yang selalu berapi-api, menurut Rocky, membuatnya dihubungkan dengan dengan segala macam pandangan orang,
“Tidak, Mudrick orang yang baik hati, sangat santun. Memang bawaannya adalah bringasan, pembawaan dari muda itu. Karena dia aktivis dari muda. Kan dia dulu aktivis PPP yang diatur oleh Orde Baru, bahwa hanya boleh ada tiga partai dan yang satu sekedar bayangan aja tuh PDIP itu,” ujar Rocky.
Bahkan menurut Rocky, saat Megawati Soekarnoputri ditekan oleh rezim Orde Baru, Mudrick Sangidu berpihak pada Mega.
“Pada waktu Mega diserbu, Mudrick berpihak pada Mega, Jadi pak Mudrick ini jiwanya itu marhaenis sebetulnya tuh. Karena itu dia melihat bahwa PDIP kok tidak taat lagi pada sikap-sikap Marhaenisme, Jadi bagian itu juga yang menyebabkan Mudrick menganggap bahwa perlu melakukan semacam koreksi,” kata Rocky.
Apalagi menurut Rocky, Mudrick juga melihat banyak persoalan lain sampai pemberantasan korupsi yang mandek.
“Dan bagi orang yang seumur Pak Mudrick itu nggak ada urusan apa-apa dengan kepentingan. Gak ada ambisi lagi pak Mudrick. Mau jadi apa?,” kata Rocky.
Jadi, menurut Rocky, pemerintah tidak usah mencurigai Mudrick Sangidu dengan aksinya ini.
“Dia cuma ingin mengucapkan people power means kedaulatan rakyat Itu artinya tuh,” kata Rocky.
Terkait adanya sejumlah pihak yang melaporkan Mudrick ke polisi karena menyuarakan people power, menurut Rocky karena mereka tidak mengerti reputasi dan prestasi Mudrick Sangidu.
“Gila dan ajaib. Yang melaporkan ini, anak anak yang gak tahu reputasi atau prestasinya. Mudrick ini mengerti kimia politik Orde Baru. Dia ikut semua proses politik reformasi. Bahkan di masa Pak Jokowi dia tahu bahwa ada hal yang enggak beres,” katanya.
“Dia elite lama di Solo itu dan ngerti seluk beluk perkembangan politik dan karier Jokowi selama jadi Walikota Solo. Jadi dia hafal anatomi politik Solo. Karena itu dianggap bahwa ya sudah dia aja ambil inistiatif untuk memulai semacam gerakan moral ini dari Solo,” ujar Rocky.
Lalu menurut Rocky, atas kiprahnya ini pihak berkuasa mulai panik.
Meski kata dia pada akhirnya pemerintah menganggap dan membiarkan aksi yang dipimpin Mudrick ini digelar di Solo.
“Pemerintah menganggap, ya sudahlah dibiarkan tapi jangan mengganggu pemerintahan Solo. Tapi ini kan hanya percobaan yang akan diikuti juga Makassar, di Medan, dan segala macam. Itu enggak tertahankan,” katanya.
Menurut Rocky, semakin rezim melakukan penekanan maka kegiatan oposisi akan semakin mengaktifkan diri.
“Karena saling uji coba. Sampai di mana sih kekuatan istana itu berhadapan dengan kegelisahan publik atau bahkan menjadi kemarahan. Itu intinya. Ini semua terjadi karena cawe-cawe Jokowi, yang gak berhenti juga,” kata Rocky.
Lain cerita kata Rocky bila Jokowi berhenti cawe-cawe dalam Pemilu 2024 ini.
“Jadi ini sebetulnya dipancing oleh kegelisahan publik terhadap ketidakpastian Pemilu,” ujar Rocky.
Sebelumnya, Mudrick Sangidu, pentolan organisasi massa Mega-Bintang, memastikan aksi People Power di Kota Solo akan tetap berlangsung, Jumat (7/7/2023).
Menurut Mudrick Sangidu selaku penanggung jawab demonstrasi, aksi people power ini akan digelar usai salat Jumat, namun lokasinya di pindah dari rencana semula.
Awalnya, kata Mudrick Sangidu, aksi people power akan digelar di Bundaran Gladak, tak jauh dari Balai Kota Solo yang merupakan kantor Wali Kota Gibran Rakabuming.
Karena tidak mendapat izin kepolisian, aksi tersebut kemudian dipindah ke Jalan Kartopuran, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Solo.
Aksi People Power akan digelar di depan Gedung Umat Islam. Lokasi tersebut berada di tengah permukiman warga yang jalan masuknya tidak terlalu lebar dan hanya selebar sekitar 5 meter saja.
“Jadi, insya Allah, aksi pindah tempat di depan gedung umat Islam di Kartopuran. Rencananya digelar habis Jumatan,” kata Mudrick pada, Kamis (6/7/2023).
Mudrick menjelaskan aksi People Power dipindah setelah ia didatangi petugas dari Polda Jawa Tengah, Rabu (5/7/2023) lalu.
“Kemarin itu datang dari Polda Jateng. Pokoknya bisa jalan, tapi tidak di Gladak,” katanya.
Demonstrasi ini dipindahkan dari lokasi yang telah disusun semula.
Mudrick memaklumi permintaan tersebut lantaran lokasi awal, Gladak sangat dekat dengan Balai Kota Solo.
Ia bahkan mengaku sempat ditawari petugas dari Polda Jateng untuk memindahkan aksinya ke daerah Manahan.
Namun tawaran tersebut ia tolak lantaran di Manahan ada RS Bhayangkara yang merupakan bekas Mapolresta Surakarta.
“Nanti saya dikira menghina polisi, saya bilang jangan,” katanya.
Menurut Mudrick, pemindahan Aksi People Power merupakan keputusan terbaik. Pihak kepolisian sendiri sudah berusaha memberikan solusi bagi warga yang hendak menyuarakan aspirasi melalui aksi tersebut.
“Kita, ya, enggak enak juga, lah, sudah diberi solusi yang terbaik. Yang penting itu jalan terus,” katanya.
Koordinator lapangan aksi, Noerrohmat mengatakan aksi ini akan membawa sejumlah tuntutan. Diantaranya seperti turunkan dan adili rezim korup dan segera mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Noerrohmat menolak Aksi People Power ini dianggap tindakan makar.
Baginya, rakyat pasti akan turun ke jalan jika melihat negaranya terjadi kekacauan dan ketidakadilan.
“Ini beda dengan makar. Negara sedang aman tentram enggak ada korupsi dan rakyat gerak itu baru makar. Nah, kalau people power ini korupsi merajalela, ini cawe-cawe rakyat, people power,” ujarnya.

