JAKARTA – Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, Airlangga berpeluang untuk meraih kemenangan di Pilpres mendatang. Din mengaku tidak rela jika Airlangga menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan Din Syamsuddin saat jadi pembicara di Forum Dialog Nusantara bertajuk ‘Peran TIK Memperkuat Toleransi dan Persatuan Dalam Pluralisme NKRI’ di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (29/5/2023).

“Saya WA beliau, sebagai alumni Slipi (DPP Golkar), tak rela hati kalau Ketua Umum Golkar jadi cawapres. Kalau ada pasangan keempat, peluang menang,” kata Din, dilansir dari laman Partai Golkar, Selasa (30/5/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Din berkelakar jika dirinya masih menjadi bagian dari partai berlambang pohon beringin itu.

Diketahui, Din Syamsuddin pernah menjadi ketua Balitbang Golkar pada 1993.

“Saya tersinggung saat Mbak Nurul (Waketum Golkar Nurul Arifin) bilang mantan. Saya masih. Kalau hati saya dibuka, kuning. Penyakit kuning,” ujarnya.

Din Syamsuddin pun bicara soal kemajemukan. Ia menyebut,l kemajemukan bisa menjadi pemersatu atau pemecah.

“Kemajemukan, dia mengindikasikan ada keragaman, tapi merupakan bagian dari kesatuan. Bisa jadi kekuatan bisa jadi kelemahan,” tuturnya.

“Banyak data empiris kemajemukan membawa persatuan, tapi ada data empiris kemajemukan membawa pertentangan,” sambung Din.

Din pun menyinggung soal demokrasi pada sila ke-4 Pancasila, berbeda dengan demokrasi liberal.

Sila ke-4 Pancasila berbunyi ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.’

Menurut Din, pemimpin yang disebut dalam Sila ke-4 adalah pemimpin semua golongan, bukan pemimpin golongan atau kelompok yang membuat dia menang dalam Pemilu.

“Kepemimpinan itu, kepemimpinan mengayomi semua, berasa di atas semua kelompok,” tutur Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.

“Pada demokrasi liberal, timbulkan polarisasi. Sering kali tak ayomi yang tak memilih. Bahkan cenderung memusuhi. Ini yang tak ada di Pancasila,” pungkas Din Syamsuddin.