JAKARTA – Pemerintah akan mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) lantaran kondisi keuangan Indonesia hingga saat ini dinilai cukup baik.

“Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal pertama ini,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dikutip Selasa 23 Mei 2023.

Hal itu tercermin dari kinerja keuangan negara pada kuartal I-2023, yang mana APBN mencetak surplus sebesar Rp128,5 triliun.

Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp234,7 triliun per April 2023.

Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini.

Sedangkan realisasi belanja negara baru sebesar Rp765,8 triliun.

Sri Mulyani menuturkan penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp712,9 triliun.

Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp142,2 triliun.

Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri.

Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy).

Dengan demikian, ia menyebutkan secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp156,4 triliun.

“Dalam hal ini, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 35 persen dari target APBN yang sebesar Rp696,3 triliun,” kata dia menambahkan.

Dengan pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel, dirinya menuturkan realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN.

Pengelolaan dan waktu penerbitan utang, baik melalui SBN dan pinjaman, terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023.