JAKARTA – Dalam sepekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba saja gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT).

Terbaru pada, Jumat (14/4/2023) malam KPK menangkap Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Kabarnya, Yana terjaring OTT KPK karena diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung.

Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT dan menangkap 10 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Ke-10 orang tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Para tersangka terdiri dari empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS) dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).

Sedangkan enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

KPK menyebutkan, peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta tersebut diduga terjadi pada Tahun Anggaran 2021-2022. Sebagian adalah proyek yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jauh sebelumnya masih di awal April 2023 KPK juga menangkap Bupati Meranti Muhammad Adil serta puluhan anak buahnya.

Bupati Meranti diduga tertangkap tangan sedang melakukan korupsi. KPK menyebutkan, Bupati Merani Muhammad Adil terjaring OTT KPK terkait pungutan setoran dari Kepala Satuan Perangkat Kerja (SKPD), menerima suap dari jasa travel umrah dan menyuap auditor pajak agar Pemkab Meranti mendapat status WTP.

Ketua KPK Firlu Bahuri menyatakan bahwa OTT pihaknya itu membuktikan profesionalisme KPK.

Bukan rahasia umum bahwa sebelum OTT itu lembaga antirasuah tersebut tengah dirundung pelbagai persoalan.

Mulai dari bocoran dokumen dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial F hingga pemecatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Pemberhentian Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Endar Priantoro agaknya menjadi sorotan publik yang paling luas.

Brigjen Endar Priantoro diberhentikan padahal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah mengirimkan surat ke KPK pada 29 Maret 2023 memperpanjang masa jabatan Brigjen Endar Priantoro di KPK.

Sontak saja masalah itu telah membuat gaduh di negeri ini.

Presiden Joko Widodo telah meminta agar persaoalan Brigjen Endar Priantoro jangan sampai membuat gaduh.

Menko Polhukam Mahfud MD sendiri ketika ditanya soal kasus Brigjen Endar Priantoro hanya berkomentar singkat. Katanya, masalah itu dikembalikan ke KPK dan Kapolri. Titik!

Persoalan Brigjen Endar Priantoro berujung kepada laporan ke Dewan Pengawas KPK serta Polda Metro Jaya. Brigjen Endar Priantoro melaporkan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Polda Metro Jaya pada Selasa (11/4/2023).

Serangkaian masalah dalam tubuh KPK itu menarik untuk dicermati.

Dalam diskusi publik yang digelar Universitas Paramadina pada 3 April 2023 lalu terkait keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap bahwa setelah 25 tahun berselang, KPK sebagai salah satu produk capaian penting Reformasi 1998 ternyata kini mengalami pelemahan serius.

Diakui atau tidak KPK terus tergerus dengan permasalahan demi permasalahan yang dihadapi lalu kredibilitas lembaga antirasuah ini terus tergerus dan saat ini adalah situasi di mana penggerusan kredibilitas KPK paling parah dalam sejarah.

Saut Situmorang mantan pimpinan KPK menyatakan bahwa data menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik yang sangat tajam terhadap KPK.

Ia juga menyorot adanya kecenderungan yang kentara bahwa lembaga tersebut digunakan keperluan dan kepentingan politik praktis.

“Yang intinya adalah mereka sangat politis di dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Ada banyak cukup banyak fakta yang mengatakan bahwa KPK saat ini sangat-sangat tidak independen, tidak berintegritas, dan tidak profesional. Itu sudah jelas,” ujar Saut.

Aktivis anti-korupsi yang juga akademisi STHI Jentera, Bivitri Susanti menimpali pernyataan Saut dengan menyatakan bahwa politik adalah permasalahan utama terjadinya pelemahan KPK.

Dia menyebutkan, ada banyak pihak dalam politik dan bisnis yang sangat terganggu dengan keberadaan KPK dan melakukan segala cara untuk melemahkan KPK.

“Bahwa ini bukan soal apakah soal PR-nya saja, bukan soal key performance indicators komisioner, ini adalah soal politik,” tutur Bivitri.

Pengamat politik yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan bahwa upaya pelemahan KPK terjadi sangat serius dalam sepuluh tahun terakhir dengan berbagai macam justifikasi yang dibangun dan dipaksakan.

“Yang terakhir Pak Saut bisa melihat, bisa mencermati secara detail dengan narasi ‘KPK sarang Taliban. Tidak habis pikir. Yang dibayangkan itu Taliban cara pandang radikalis, jenggot panjang, celana cingkrang, jidat yang agak kehitam-hitaman. Padahal yang diberhentikan banyak juga teman-teman yang berasal dari teman-teman kristiani, kalau tidak salah teman-teman dari Budha juga ada,” tuturnya.

Karena semakin akutnya permasalahan yang menghinggapi KPK, Sudirman Said, aktivis senior Transparansi Internasional Indonesia, yang ikut menggagas kelahiran KPK malah berkomentar tajam.

Ia memandang bahwa keberadaan KPK sudah tidak lagi membawa manfaat dan mengimbau agar lembaga tersebut dibubarkan.

“KPK sudah tidak independen, tidak profesional dan tidak berintegritas, oleh karena itu dibubarkan saja karena keberadaan KPK sudah lebih banyak melahirkan mudharat daripada manfaat,” tegasnya.

Melihat komentar miring terhadap KPK itu, kita menaruh harapan bahwa semoga OTT KPK yang gencar di bulan Ramadhan ini bukan sebagai upaya ‘counter attack’ terhadap pelbagai masalah yang melilit lembaga antirasuah tersebut dan menjadi sorotan publik.

Memang benar bahwa KPK harus profesional seperti digaungkan Sang Ketua Firli Bahuri. Namun, akan sangat disayangkan jika langkah OTT KPK tersebut hanya semata-mata sebagai upaya untuk ‘membersihkan diri’ lepas dari serangan yang tidak henti terhadap keberadaan KPK.

Dan, operasi tangkap tangan atau OTT bukan semata-mata sebagai senjata pamungkas KPK dalam menangani kasus korupsi di negeri ini. Karena jauh yang lebih penting adalah bagaimana membangun kesadaran bagi siapapun di negeri ini bahwa korupsi adalah masalah kita bersama. Korupsi adalah musuh bersama. Dan jauh dari itu adalah bagaimana membangun antikorupsi mulai dari jalur pendidikan sejak dini di sekolah-sekolah.

Kejaksaan Agung beberapa tahun lalu pernah memperkenalkan kantin kejujuran yang didirikan padai sekolah-sekolah. Kantin kejujuran itu pertama kali diperkenalkan di sebuah SMA di Bekasi Jawa Barat. Kantin tersebut tanpa penjaga. Setiap siswa yang usai memberi sesuatu di kantin kejujuran tersebut kemudian menaruh uang di sebuah kotak yang tersedia di kantor tersebut.

Entah bagaimana perkembangan kantin kejujuran yang digaungkan Kejaksaan Agung tersebut.

Namun lepas dari itu, kita tidak ingin, KPK terus dihujat publik karena persoalan yang terus menderanya. KPK harus diselamatkan dan itu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa ini.

Karena seperti diucap Presiden Joko Widodo di Pasar Minggu, Jakarta Kamis 13 April 2023. Katanya, dicek setiap hari saja masih ada operasi tangkap tangan KPK apalagi tidak.