BOJONEGORO – Plh (Pelaksana Harian) Ketua DPD PDIP (Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Jawa Timur Budi Sulistyono secara langsung mengaku mendapat mandat dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk mengawal perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun selama maksimal dua periode.

Pihaknya bersama dengan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Abidin Fikri yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Bojonegoro telah secara langsung bertemu dengan Sekjen DPP PDIP di Ngawi untuk membahas hal itu.

“Beberapa hari lalu saya bersama Abidin Fikri ketemu dengan Sekjen (Hasto Kristiyanto) di Ngawi. Sekjen memerintahkan bahwa kepala desa berharap ada perubahan, dan PDIP bersepakat sebagai motor perubahan itu,” ujar pria yang akrab disapa Kanang, Rabu (15/3/2023).

Menurutnya, kades di Dapil IX Jawa Timur, wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban harus sering melakukan koordinasi dengan Abidin Fikri. Terutama terkait dengan perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga mengatur masa jabatan kades dari enam tahun dengan tiga periode menjadi sembilan tahun maksimal dua periode.

“Saya berharap kepala desa dua wilayah (Bojonegoro-Tuban) sering berkoordinasi dengan Abidin Fikri khususnya tentang pembangunan desa. Karena beliau sangat paham,” ujarnya.

Namun, pihaknya juga meminta agar para kades ini turut ‘memerahkan’ wilayah masing-masing. Selain itu, pihaknya juga membuka lebar kesempatan bagi kades untuk berkolaborasi mencari calon legislatif (caleg) handal untuk mempertahankan eksistensi partai.

“Kalau kepala desa mau jadi caleg, harus kompak. Pasti jadi. Ajak siapa saja untuk kolaborasi. Karena partai ini partai besar. Waktu masih ada untuk mencari caleg terbaik,” imbuh mantan Bupati Ngawi itu.

PDIP sendiri dalam gawe besar Pemilihan Legislatif 2024 memiliki target untuk memerahkan Jatim. Mesin politik internal dibantu kades dan PKH, serta konstituen diharapkan bisa sampai tujuan, yakni 2024 hattrick spektakuler.