Pasaman Barat, CIN — Kelompok Tani Tambang Padang Sejahtera Mandiri Koto Balingka di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengadukan nasib mereka kepada bupati terkait dugaan tidak transparansnya pihak PT Sago Nauli dalam mengelola perkebunan kemitraan.

“Beberapa waktu lalu kami mengadukan nasib petani ke bupati. Kami berharap Bupati Pasaman Barat dapat segera memanggil pihak perusahaan PT Sago Nauli,” kata Ketua Kelompok Tani Tambang Padang Sejahtera Mandiri Dian F.Lubis di Simpang Empat, Sabtu (14/1/2023) kemarin.

Ia mengatakan pada awal kesepakatan antara pihak PT Sago Nauli dengan kelompok tani, pengelolaan lahan kelompok tani ini oleh perusahaan disebutkan pada kontrak kesepakatan yang mana masyarakat mendapat pembagian hasil sebanyak 40 persen dan 60 persen untuk perusahaan di atas luas lahan 276,5 hektare.

“Itu termasuk pada kontrak siklus pertama di lahan seluas 276,5 hektare atau 35 tahun berjalan. Kemudian pembagian hasil untuk siklus kedua berubah menjadi 60 persen hasil kebun untuk masyarakat dan 40 persen untuk perusahaan PT Sago Nauli,” katanya.

Setelah itu, katanya, muncul permasalahan ketika kebun kelapa sawit itu berproduksi 10 tahun karena pihak perusahaan tidak pernah melakukan transparansi penggunaan dana pembangunan kebun dan juga transparansi pengelolaan kebun terkait pembagian hasil yang relevan.

“Bahkan hingga saat ini anggota kelompok hanya menerima 15 persen dari hasil kebun itu pun dimasukkan sebagai tambahan utang,” katanya.

Menurutnya ada dua poin yang disampaikan ke Bupati Pasaman Barat. Pertama transparansi penggunaan dana pembangunan (utang anggota ke perusahaan) dan kedua transparansi transaksi pengelolaan perkebunan.

Sementara itu Ketua Kelompok Tani Pardomuan NA menjelaskan bahwa kelompoknya di tahun yang lalu justru menolak pemberian uang dari sisa hasil usaha perusahaan.

Hal itu dilakukan mengingat tuntutan transparansi melalui audit independen atas perusahaan belum pernah dilakukan terkait penggunaan dana pembangunan kebun yang diduga banyak ketimpangan.

Ia mengharapkan ada kebijakan pemerintah untuk memanggil pihak perusahaan dan Pemkab dapat membantu penyelesaian masalah ini.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi menyambut baik kedatangan para kelompok tani untuk berdialog mencari penyelesaiannya.

Ia menegaskan dan berjanji akan membuat jadwal pertemuan untuk membuat langkah- langkah penyelesaian termasuk mediasi awal dengan perusahaan.

“Kita atur jadwal pertemuannya nanti dan kalau bisa kita panggil pihak perusahaan yang bisa membuat keputusan. Data-data akan kita siapkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan saat ini pihaknya sedang menangani sekitar 28 permasalahan agraria yang akan secara bertahap diselesaikan.

“Saya komit menyelesaikan masalah perusahaan. Mari kerja sama dan dukung kami Pemkab Pasaman Barat, ” harapnya.

Sementara itu pihak PT Sago Nauli belum bisa dikonfirmasi untuk mendapatkan informasi terkait persoalan itu.