JAKARTA, CIN – Menjelang akhir tahun, pemerintah menerbitkan 4 peraturan pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pertama, PP 44/2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada, Jumat (2/12/2022).

Salah satu substansi baru dalam PP tersebut adalah penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM. Ada pula pengaturan lebih lanjut mengenai barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP).

Selain itu, masih menjadi substansi baru, ada pengaturan terkait dengan penggunaan besaran tertentu. Kemudian, ada ketentuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Kedua, PP 49/2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

PP yang memuat pengaturan fasilitas PPN tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Senin (12/12/2022). Pembebasan dari pengenaan PPN atau PPN tidak dipungut yang diatur dalam peraturan ini bersifat sementara atau selamanya.

Fasilitas itu dievaluasi oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Simak ‘DJP Sampaikan Poin-Poin yang Diatur PP 49/2022 tentang Fasilitas PPN’.

Ketiga, PP 50/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PP terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada, Senin (12/12/2022).

PP tersebut memuat sejumlah pengaturan, termasuk terkait dengan penggunaan format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penurunan sanksi keberatan dan banding, serta penambahan pengaturan sanksi peninjauan kembali sesuai dengan UU HPP.

Ada pula pengaturan tentang Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagai dasar penagihan pajak, pengaturan terkait kriteria kuasa wajib pajak, pemulihan kerugian pada pendapatan negara, serta pajak karbon.

Keempat, PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada, Selasa (20/12/2022). Salah satu pengaturan dalam PP ini terkait dengan penyusutan harta berwujud berupa bangunan permanen dan/atau amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun.

Kemudian, ada pula pengaturan mengenai perlakuan pajak atas penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan. Selain itu, ada pengaturan terkait dengan pengenaan PPh final UMKM yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018.

Ada pula ketentuan instrumen pencegahan penghindaran pajak. Dirjen pajak dapat menerapkan prinsip substance over form untuk menghitung kembali pajak terutang.

Beberapa materi pengaturan dalam keempat PP tersebut masih akan diturunkan dalam aturan teknis lainnya, seperti peraturan menteri keuangan (PMK). Wajib pajak perlu memahami sejumlah pengaturan baru dalam pajak pascaimplementasi UU HPP.