JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung proyek pengelolaan sampah atau “Intermediate Treatment Facility” (ITF) di Sunter, Jakarta Utara, yang tidak kunjung selesai, bahkan sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi Gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai). Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai),” kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta pada, Rabu (21/12).
Adapun pembangunan ITF Sunter sudah direncanakan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Namun, proyek ini gagal menemui kesepakatan dengan investor sehingga pembangunannya tertunda.
Karena itu, Presiden Jokowi mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut.
- Mantan Penyidik KPK Yakin Kasatgas Penyidikan KPK Dapat Segera Menangkap Harun Masiku
- Cakrawala Indo News Resmi Pindah Alamat Website
- TPN Ganjar-Mahfud Sebut Kapolri Melarang Seorang Kapolda Untuk Bersaksi di MK
- TPN Ganjar-Mahfud Sebut Banyak yang Ketakutan Jadi Saksi Kecurangan Pemilu
- Kasus Korupsi Proyek IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara
- Jelang Putusan Hasil Pilpres, Ganjar Pastikan Apa Pun Hasilnya Tim Hukum Sudah Siap Ajukan Gugatan
- Dituntut 6 Bulan Penjara, Anggota PPLN Kuala Lumpur Minta Dibebaskan dari Hukuman
Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan.
Presiden sempat bertanya langsung kepada para gubernur yang hadir dalam acara tersebut mengenai progres pengelolaan sampah.
“Gubernur ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. ini harus segera diselesaikan,” kata dia.
Kepala Negara mengungkapkan berdasarkan pengalamannya sejak menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pengelolaan sampah kerap terkendala oleh “tipping fee” atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak pengolah sampah.
Jokowi menekankan agar anggaran BPDLH dapat diprioritaskan terhadap dua hal, yakni pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.
“Jangan sampai semua nanti anggaran ini ‘diecer-ecer’ kemana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” kata Jokowi.








