BANGKALAN CIN — Rencana Pembangunan di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertasusila) dapat perhatian khusus dari Komisi V DPR RI dengan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bangkalan pada, Senin (24/10/2022). Salah satunya meninjau lokasi rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur.

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI untuk byemastikan rencana perkembangan pembangunan ekonomi tiga tahun pasca di tandatangani oleh Presiden Jokowi terkait Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di gerbang Kertasusila.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Syafiuddin Asmoro mengatakan, sebenarnya Presiden Jokowi sudah ada niat baik untuk pembangunan Madura sejak tahun 2019 lalu melalui Perpres ini. Namun, sejak Perpres itu dikeluarkan tak tampak satupun ada pembangunan khususnya di Pulau Madura.

“Sebetulnya ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Madura khsusunya Kabupaten Bangkalan. Karena ini nantinya dapat keluar dari zona kemiskinan, yakni melalui pembangunan yang menjadi terobosan baru dari sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata dia.

Menurutnya, dari rencana pembangunan delapan proyek infrastruktur di Kabupaten Bangkalan ini bisa bebas dari kawasan miskin, karena Perpres No 80 Tahun 2019 mampu mengatasi permasalahan tersebut, sebagai multiplayer effect dari laju pembangunan ekonomi kawasan.

Dari delapan proyek implementasi perpres tersebut. Rumusan kebutuhannya yang di hitung mencapai 38,2 Triliyun setara dengan 16 kali APBD Bangkalan. 

“Jika dijabarkan untuk pembangunan ART Pelabuhan Kamal 3,59T, Reaktivasi KA (3,37 T), Pelabuhan Bulupandan (20,89 T), Jalan Tol Menuju Bulupandan (2,6 T), Jalan Sreseh-Modung (300 Milyar) Pembangunan IISP (3 T), Madura Industrial Seaport City (1,5 T).” ungkap H. Syafiuddin.

Politisi PKB asal dapil Madura ini berharap, pembantu Presiden yakni Kementerian bisa segera merealisasikan janji Jokowi Widodo mengenai pola pembiayaan yang bersumber dari APBN sebesar 16 persen. 

“Saya berharap dana itu segera direalisasikan untuk pulau Madura meski hanya satu persen atau dua persen saja. Karena secercah anggaran diyakini akan menjadi perangsang bagi para investor, semisal untuk pembangunan akses menuju Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Misi Socah dan menuju IISP,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan,

salah satu tujuan dari Kunker ini untuk mendorong Kementerian terkait agar secepatnya menindaklanjuti Perpres nomor 80 tahun 2019. Kemudian, akan membawa aspirasi ini pada saat rapat kerja dengan mitra khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.

“Nanti dalam hasil kunjungan ini kita akan bawa rapat kerja dengan mitra-mitra Komisi V, agar supaya apa yang ditetapkan dalam Perpres ini dapat segera kita laksanakan,” ungkap dia.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, melihat postur anggaran yang dibutuhkan cukup besar untuk pembangunan pelabuhan itu, ia merasa pesimis jika hanya mengandalkan sumber dari APBN. 

Sehingga kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dirasa sangat mendukung untuk realisasi pembangunan yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 20,89 triliun tersebut.

“Ada cara lain yakni KPBU, namun kita harap bagaimana caranya APBN ini jadi pemancing, artinya memancing minat swasta agar bersedia investasi ditempat ini,” pungkasnya.

Diketahui, sejumlah pejabat dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR ikut hadir dalam Kunker Komisi V. Namun, kunjungan tersebut tidak dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Raut kekecewaan muncul dari anggota DPR RI, mereka merasa Gubernur tidak menghargai legislatif yang datang dari Jakarta. Padahal ini berkaitan dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur, khususnya pulau Madura. (SS)