JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Korea Utara mengkritik komentar Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) baru-baru ini tentang dukungannya untuk denuklirisasi lengkap Korea Utara, menyebut pernyataan itu tidak berimbang dan tidak adil.

Kantor berita negara Korea Utara KCNA merilis pernyataan dari Kemenlu setelah Sekjen PBB Antonio Guterres pada Jumat mengatakan sepenuhnya mendukung upaya untuk sepenuhnya denuklirisasi Korea Utara ketika dia bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.

“Saya tidak bisa tidak mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas pernyataan Sekjen PBB yang sangat tidak memihak dan tidak adil dan bertentangan dengan kewajiban tugasnya, yang ditentukan dalam Piagam PBB, sehubungan dengan masalah semenanjung Korea,” Kim Son Gyong, Wakil Menteri untuk Organisasi Internasional Kemenlu Korea Utara mengatakan dalam sebuah pernyataan yang di kutip pada, Minggu (14/8/2022).

Kim menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB tidak boleh meminta atau menerima perintah dari pemerintah negara tertentu tetapi menahan diri dari melakukan tindakan apa pun yang dapat merusak posisinya sebagai pejabat internasional yang hanya bertanggung jawab kepada PBB.

Kim mengatakan “denuklirisasi lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah” (CVID) Korea Utara adalah “pelanggaran terhadap kedaulatan DPRK,” merujuk pada Korea Utara dengan inisial nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea.

“Ini menuntut perlucutan senjata sepihak, dan Sekretaris Jenderal Guterres mungkin tahu betul bahwa DPRK telah sepenuhnya menolaknya tanpa toleransi,” kata Kim, seraya menambahkan bahwa Guterres harus berhati-hati saat mengucapkan “kata-kata berbahaya” di tengah situasi yang sangat akut di Korea. semenanjung.

Korea Utara telah melakukan uji coba menembakkan sejumlah rekor rudal tahun ini, dan para pejabat di Seoul dan Washington mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya bersiap untuk menguji senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017, di tengah pembicaraan denuklirisasi yang terhenti.