JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi masalah minyak goreng.
Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan bahwa tugas khusus yg di maksud untuk memastikan ketersediaan stok dan mengawasi distribusi minyak goreng sesuai dengan target.
“Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca-larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini,” ujar Jodi saat dihubungi melalui pesan pendek, Senin (23/5/2022).
Adapun Luhut mengkoordinasikan penyaluran minyak goreng untuk wilayah Jawa dan Bali. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Jodi menjelaskan, Kemenko Perekonomian tetap akan bertindak sebagai lead atau pemimpin yang mengkoordinasikan masalah minyak goreng. Kemenko Marves pun akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, hingga Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selanjutnya, Jodi menerangkan pemerintah akan menggunakan aplikasi digital untuk dalam melaksanakan kebijakan pendistribusian minyak goreng.
“Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,” katanya.
Sebelumnya di kabarkanJokowi kembali memberikan tugas khusus kepada Luhut untuk membereskan persoalan komoditas. Kali ini, Jokowi menugasi Luhut mengurus masalah minyak goreng.
“Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu tidak terlalu lama kita selesaikan,” ujar Luhut ikutip, Selasa (24/5).
Informasi itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gamki, Sabtu lalu.
Luhut mengatakan awalnya ia ingin hadir langsung pada acara tersebut. Namun, karena ada tugas dari Jokowi, dia hanya bisa hadir secara virtual.
Adapun sebelumnya, pemerintah telah mencabut larangan ekspor CPO atau crude palm oil. Kebijakan ini mempertimbangkan harga minyak goreng curah yang telah menurun serta menimbang nasib 17 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit.

