JAKARTA — Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut adanya kesalahan persepsi mengenai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah. Hal itu terkait kasus dugaan suap Bupati Bogor Ade Yasin ke oknum auditor BPK atas pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

“Menurut saya, ada persepsi yang salah tentang WTP. Ini dianggap capaian yang menunjukkan bahwa pengelolaannya sudah sempurna,” kata Pahala, Sabtu (30/4).

Opini WTP, kata Pahala, hanya menyebutkan kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan fakta di lapangan. Sementara itu, satu opini di bawah WTP, yaitu wajar dengan pengecualian (WDP), menunjukkan adanya kewajaran dengan beberapa hal yang dikecualikan. Adapun opini terendah ialah disclaimer.