Redaksi CINEWS

DPD RI Meminta Para Pejabat Pemerintah Fokus Bekerja dan Tidak Menyebarkan Isu Berbau Inkonstitusional

JAKARTA — Ketua DPR RI AA La Nyalla Mattalitti meminta para pejaba Pemerintah untuk fokus bekerja dan tidak menyebarkan isu berbau inkonstitusional di tengah pemulihan ekonomi nasional.

“DPD RI secara obyektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan meninggalkan atau menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu yang inkonstitusional, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” kata La Nyalla di Jakarta, Kamis (14/4).

Pasalnya, berdasarkan big data yang dimiliki DPD RI menunjukkan bahwa masyarakat ingin hidupnya kembali normal melalui upaya pemulihan ekonomi nasional.

“DPD RI juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar Pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. Dari analitik Big Data, DPD RI melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa Gerakan Vaksin Covid-19 sukses dan bisa diterima masyarakat,” kata La Nyalla.

Oleh karenanya, La Nyalla menilai sikap masyarakat yang ekstrem saat terjadi kelangkaan minyak goreng menjadi sangat wajar. Kemudian, hal itu diperparah dengan merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat.

“Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi,” ungkap La Nyalla.

Terkait klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 juta orang mendukung penundaan pemilu 2024, big data DPD RI menunjukkan sebaliknya yakni hanya 693.289 akun di Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok yang membahas soal penundaan pemilu.

“Ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu, apalagi penundaan pemilu, paling besar seperti itu. Jadi, jumlah 110 juta itu rasanya juga berlebihan ya, 1 juta saja enggak sampai,” kata pendiri Evello Dudy Rudianto di kesempatan yang sama.

Evello merupakan platform analisa dan monitoring yang bekerja sama dengan DPR RI dalam penyediaan big data tersebut.

Tinggalkan komentar