Redaksi CINEWS

Dalam Aksinya BEM SI Mengajukan 18 Tuntutan dan 4 Poin Tambahan, Berikut Ini Rinciannya

JAKARTA — Aksi mahasiswa telah berlangsung serentak di Jakarta dan berbagai kota lain, Senin (11/4), untuk mengajukan tuntutan, yang seluruhnya ada 18 poin.

Ke-18 tuntutan massa aksi tersebut terdiri dari 6 tuntutan yang dibawa BEM SI saat aksi pada 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021.

“Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat dan UU Cipta Kerja,” ungkap Kaharuddin, kordinator aksi BEM Seluruh Indonesia.

Berikut ini daftar 18 tuntutan BEM SI:

Enam tuntutan saat aksi 28 Maret 2022:

  1. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.
  2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
  3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Meminta Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
  4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
  5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik agraria.
  6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Pada saat aksi memperingati 7 tahun pemerintahan Jokowi yang digelar pada 21 Oktober 2021, BEM SI menuntut pemerintah untuk merealisasikan 11 poin tuntutan sebagai berikut:

  1. Menuntut pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pembatalan Undang-undang Cipta Kerja.
  2. Menuntut serta mendesak perbaikan infrastruktur ekonomi Indonesia yang masif pada taraf rendah.
  3. Menuntut pemerintah untuk mewujudkan kebebasan sipil sesuai amanat konstitusi, serta menjamin keamanan rakyat dalam berpendapat.
  4. Menuntut pemerintah untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
  5. Menuntut pemerintah untuk melepas jabatan Firli Bahuri sebagai ketua KPK, membatalkan tes wawasan kebangsaan untuk KPK, serta memenuhi Perppu atas UU KPK 19/2019.
  6. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya
  7. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan dari segi kualitas guru maupun pemerataan infrastruktur penunjang pendidikan.
  8. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional.
  9. Mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pembatalan UU 3/2020 tentang Minerba.
  10. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
  11. Mendesak pemerintah dalam penegakkan UU pornografi untuk menanggulangi konten pornografi yang menimbulkan tindakan pelecehan seksual.

Bertepatan dengan demonstrasi kepada DPR RI pada Senin (11/4), BEM SI melalui Instagram resmi badan tersebut menuntut kembali 18 poin sebelumnya yang belum direalisasikan serta memberikan 4 tambahan poin tuntutan berupa:

  1. Menuntut wakil rakyat untuk mendengar aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai.
  2. Menuntut wakil rakyat untuk merealisasikan tuntutan aksi massa yang telah dilayangkan.
  3. Menuntut wakil rakyat untuk tidak melakukan amandemen terkait wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode.
  4. Mendesak wakil rakyat untuk segera memberikan kajian serta menyampaikan 18 tuntutan yang belum terwujud langsung kepada presiden.

Tinggalkan komentar