Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong agar pemerintah dapat menetapkan Pertalite sebagai BBM dalam penugasan untuk menjamin ketersediaan BBM yang terjangkau masyarakat luas, sekaligus sebagai pengganti Premium.

Menurut Mulyanto, pemerintah perlu menugaskan Pertamina untuk menyediakan Pertalite dengan volume dan harga tertentu untuk didistribusikan ke seluruh wilayah NKRI. Sedangkan selisih antara harga jual dan harga keekonomiannya, lanjutnya, dikompensasi pemerintah.

Hal ini, ujar dia, perlu dilakukan untuk merespons lonjakan harga migas dunia yang menekan harga migas domestik.

“Memang sekarang ini, resminya BBM dalam penugasan adalah Premium. Namun faktanya BBM jenis ini tidak tersedia di pasar. Akibatnya BBM (bensin) yang tersedia dengan harga terjangkau untuk masyarakat luas hanyalah BBM umum Pertalite,” kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta pada, Jumat (11/3/2022).

Ia berpendapat penetapan Pertalite sebagai BBM dalam penugasan ini penting agar negara hadir menjamin ketersediaan BBM dengan harga terjangkau serta tidak menyerahkan 100 persen kepada mekanisme pasar.

“Dengan penetapan ini, di satu sisi masyarakat tidak dihantui kekhawatiran akan kenaikan harga Pertalite menyusul kenaikan harga migas dunia yang dipicu oleh meletusnya Perang Rusia-Ukraina,” paparnya.

Sebagaimana diwartakan Dewan Energi Nasional (DEN) mengingatkan Pertamina agar pasokan bahan bakar minyak jenis Pertalite tetap tersedia di tengah gejolak kenaikan harga minyak dunia dan mengingat penggunaannya juga paling banyak dibandingkan jenis BBM lainnya.

“Pengaturan penggunaan Pertalite itu jadi kepentingan bersama. Penegakan hukum oleh aparat ini bisa langsung melakukan tindakan, peranan penegak hukum sangat besar. Jangan sampai ada upaya penimbunan,” ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Wira Yudha, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (9/3).

Apalagi BBM dengan kadar oktan (RON) 90 yang dijual Pertamina ini paling murah dibandingkan produk serupa dari pesaing, selain penggunaannya juga paling banyak dibandingkan jenis BBM lainnya. Sepanjang 2021, konsumsi Pertalite mencapai 23 juta Kilo Liter (KL), naik 30 persen dibandingkan 2020 yang tercatat 18 juta KL.

Satya mengatakan dalam upaya mengamankan pasokan Pertalite diperlukan penegakan hukum dari aparat keamanan agar tidak terjadi kelangkaan. Langkah ini juga penting untuk mencegah adanya potensi tindakan dari pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak seperti mengoplos atau penimbunan BBM.