JAKARTA — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Affandi Ismail mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa bahaya penundaan Pemilu Serentak 2024 jika mengambil sikap yang sama dengan elite partai politik yang mengusulkan wacana ini.

Hal itu disampaikan Affandi saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Revolusi Indonesia Belum Selesai” yang digelar ForJIS di Rumah Kedaulatan Rakyat, Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (4/3/2022).

“Saya tegas mengatakan bahwa kalau kemudian ide ini diamini oleh Presiden (Jokowi) maka tentu akan memicu gerakan besar dari rakyat, sehingga jatuhnya Jokowi akan semakin cepat,” ujarnya.

Dia berpendapat, alasan kelompok elite partai politik yang mendukung dan mengkampanyekan penundaan pemilu seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak masuk akal.

Karena Affandi menilai, alasan pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19 sangat bertentangan dengan apa yang terjadi ada Pilkada tahun 2020 yang lalu. Di samping itu, juga tidak ada landasan hukum yang melegalkan soal penundaan pemilu ini.

“Dengan perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pemilu jelas melanggar konstitusi, karena di dalam UUD 1945 Pasal 7 jelas disebutkan bahwa presiden dapat dipilih kembali hanya satu kali atau dua periode,” katanya.

Bagi Affandi, wacana penundaan pemilu adalah suatu bentuk provokasi yang mengajak orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional.

Dia mengaku, menunggu sikap konkret Presiden Jokowi terhadap wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 yang hari H pencoblosannya sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan juga pemerintah yakni pada 14 Februari 2024.

“Maka silahkan presiden memilih. Apakah mengamini tapi konsekuensinya rakyat bergerak menjatuhkan presiden karena dianggap inkonstitusional,” tuturnya.

“Atau presiden mengatakan ini orang-orang yang menjerumuskan saya, menampar muka saya. Kan begitu dulu dia bilang. Sekarang kita uji. Kita mau lihat,” ia menandaskan.