JAKARTA–Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukungan parlemen terhadap TNI dalam rangka mencapai Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum. Hal itu ia sampaikan saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara. Pembangunan postur pertahanan militer MEF agar dilakukan dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru dan sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Ditegaskan, TNI ke depan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik. Selain itu, kata Puan, TNI perlu mengantisipasi medan perang baru yang dipengaruhi oleh siber dan teknologi yang dapat menjadi ancaman.

“TNI ke depan, agar telah mengantisipasi konsep postur kemampuan dan kekuatan TNI, yang telah memasukan berbagai faktor perkembangan terakhir,” katanya. Puan merinci faktor-faktor tersebut adalah aspek geopolitik, perkembangan teknologi, ancaman gerakan separatisme, aksi terorisme, hingga ancaman disintegrasi bangsa.

TNI, katanya, telah menerapkan kebijakan MEF sejak tahun 2010. Berdasarkan data, capaian MEF pada renstra tahap II sebesar 61,48 persen dari target sebesar 74,62 persen. Artinya, kekuatan postur pertahanan militer ketiga matra TNI masih belum optimal. “Ke depan diperlukan upaya dan komitmen bersama antara Pemerintah, TNI, dan DPR, dalam mencapai target MEF pada Renstra Tahap III yang akan berakhir pada tahun 2024,” ucapnya.

Berbicara di depan peserta rapat pimpinan TNI-Polri, Puan menandaskan bahwa setiap personel TNI-Polri hendaknya menjadi perekat untuk mempersatukan rakyat dalam menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Inilah tugas kebudayaan TNI-Polri yaitu membangun budaya toleran, budaya gotong royong, serta memperkuat kesadaran anak bangsa bahwa Indonesia dipersatukan oleh Pancasila,” katanya.

Mantan Meko Kesejahteraan Rakyat itu berpesan agar TNI-POlri dalam memberikan pelayanan publik bersikap profesional dan mempermudah urusan. “Menjadi tuntutan umum dari rakyat Indonesia, untuk melihat TNI-Polri yang melindungi dan mengayomi rakyat, bukan malah menimbulkan ketakutan,” tutupnya.

Mengenai Polri, Puan menyatakan bahwa DPR-RI berkomitmen tinggi untuk ikut mendukung upaya membangun Polri yang modern. Sementara itu Polri juga diharapkan untuk meningkatkan kinerja sesuai harapan masyarakat.

“Kepolisian yang semakin andal dan profesional, dilakukan melalui transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Keberhasilan Polri transformasi tersebut, akan menjadikan Polri yang modern,” tutur Puan dalam keterangan persnya.

Dikutip dari situs resmi DPRRI, PPuan menyebut, dibutuhkan berbagai upaya yang terencana, berkesinambungan, dan partisipasi seluruh stakeholder kepolisian agar harapan-harapan masyarakat dapat terwujud. Untuk itulah Polri telah merancang grand strategy dalam rangka memantapkan kemampuan dan kekuatan.

Grand strategy intu dimulai dari tahap I (tahun 2005-2010) yakni membangun kepercayaan (trust building) masyarakat hingga tahap IV yakni organisasi Polri yang unggul (excellent) pada 2021-2025. Polri bertekad menjadi institusi berkelas dunia serta melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dengan lebih banyak menggunakan teknologi informasi.

“Kelak Polri dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan skill, knowledge, dan kemajuan teknologi 4.0 untuk dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Polri ke depan adalah Polri yang modern,” imbuh politisi PDI-Perjuangan tersebut.