JAKARTA — Ekonom Senior Rizal Ramli menilai langkah beberapa elite partai politik yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda jelas melanggar konstitusi Indonesia.

Terlebih lagi, kata dia, penundaan pemilu membuat para elite parpol bisa mempertahankan jabatan baik di eksekutif dan legislatif yang kini mereka emban.

Rizal menganggap perpanjangan jabatan tanpa didahului pemilihan yang sah, tidak bisa diterima hukum di tanah air.

“Perpanjangan jabatan tanpa pemilihan itu sangat inkonstitusional. Itu sebetulnya pemberontakan konstitusi. Kok tega-teganya, sih,” kata mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu kepada wartawan, Minggu (27/2).

Rizal juga menganggap langkah mengusulkan penundaan Pemilu 2024 oleh elite politik tidak berpihak ke rakyat.

Sebab, usulan disampaikan ketika rakyat dihantam naiknya harga beberapa kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga kedelai.

“Tidak ada empati dengan kesulitan rakyat,” tandas Rizal.

Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Dia memakai sisi ekonomi sebagai alasan sehingga menunda Pemilu 2024. Sedianya, pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan.

Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami memutuskan setuju pemilu diundur,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).

Baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan Profesor Salim Said menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah bagian dari oligarki, viral di media sosial.

Video Prof Salim Said sebut Jokowi bagian dari oligarki itu viral usai diunggah pengguna Twitter Lelaki_5unyi, seperti dilihat pada Minggu 27 Februari 2022.

Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan Salim Said dalam video itu yang menyebut Jokowi bagian dari oligarki.

“Salim Said ||: Jokowi bagian dari Oligarki, dia tak cukup cerdas untuk atur semua ini,” cuit netizen Lelaki_5unyi.

Dilihat dari video itu, tampak Prof Salim Said tengah berbincang bersama pakar hukum tata negara Refly Harun.

Awalnya, Guru Besar Universitas Pertahanan itu memohon maaf kepada Presiden Jokowi dan semua masyarakat yang mendengar apa yang ia ucapkan itu.

“Saya mau mohon maaf kepada Pak Jokowi dan orang yang melihat seperti apa yang saya jelaskan,” kata Salim Said.

Ia pun lantas mengaku khawatir, banyak kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi adalah untuk mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok oligarki.

“Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup yang membentuk apa yang disebut oligarki,” tuturnya.

Prof Salim Said pun menyebut bahwa Indonesia saat ini dikuasai oleh para oligarki, termasuk Presiden Jokowi.

“Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligarki, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, Jokowi adalah bagian dari oligarki lantaran sebagai presiden mantan wali kota Solo itu mempunyai modal yakni kekuasaan.

“Oligarki itu kan harus punya modal, kekuasaan untuk sama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Tanda tangan,” jelasnya.

Lantaran Jokowi juga merupakan bagian dari oligarki, kata Salim Said, maka negara Indonesia sekarang ini ramai-ramai dikuasai oleh oligarki.

“Jadi ini negeri ramai-ramai dikuasai oleh oligarki,” tegasnya.