JAKARTA — Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai usulan sejumlah ketua umum partai politik terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan melakukan amendemen sebagai gagasan yang tidak bertanggung jawab.

Dia juga menyebut usul itu tidak konsisten dengan UU Pemilu yang telah ditetapkan.

“Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik,” kata Taufiq kepada wartawan, Jumat (25/2).

Taufiq menyatakan bahwa usulan itu tidak setara dibandingkan antara tujuan pragmatis yang hendak dicapai para politisi. Selain itu, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan konstitusi.

Taufiq menilai ide perpanjangan tersebut selain bertabrakan dengan konstitusi dan tidak konsisten dengan UU Pemilu, juga akan menghancurkan konsolidasi demokrasi.

“Usul perpanjangan masa kepresiden ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-rencana perbaikan demokrasi bangsa,” jelasnya.

Hal yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choire. Ia mengecam para elit politik yang mengusulkan agar pemilu 2024 diundur. Effendi menyebut usulan itu sangat politis dan mengkhianati rakyat. Dia memohon kepada Gus Muhaimin dan para pimpinan partai lain, termasuk Golkar hingga PAN agar mencabut usulannya.

Dia menegaskan, Nasdem siap melawan dan berada di garda terdepan bersama rakyat. Nasdem komitmen akan mengawal pelaksanaan pemilu 2024, agar tetap sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

“Jangan korbankan demokrasi yang sudah terbangun hanya demi kepentingan sekelompok elite politik. Usulan Muhaimin ini bisa membahayakan keutuhan NKRI. Jadi tolong cabut dan hentikan usulan tersebut,” kata Effendi di Jakarta, Jumat (25/2).

Terkait latar belakang gagasan untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024 untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pengusaha maupun investor di Indonesia, penundaan hanya akan memberikan ketidakpastian hukum bagi para pengusaha itu sendiri.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Gagasan tersebut disampaikan Cak Imin usai mendengarkan masukan dari beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), analis ekonomi dan para pebisnis. Jika Pemilu digelar pada 2024, ia khawatir masa transisi kekuasaan menyebabkan ketidakpastian pada sektor ekonomi dan bisnis.