JAKARTA — Presiden Joko Widodo baru saja meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada beleid tersebut, Jokowi menginstruksikan berbagai kementerian atau lembaga hingga kepala daerah untuk mengambil langkah dalam optimalisasi JKN.

Salah satu instruksi Jokowi yang cukup mendapat perhatian publik dari Inpres tersebut yakni terkait dengan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli.

Namun, ternyata syarat bukti kepesertaan BPJS Kesehatan juga diterapkan dalam beberapa sektor pelayanan publik lain.

Beberapa di antaranya yakni terkait dengan kepesertaan calon jemaah haji dan umrah, permohonan SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terkait dengan syarat BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah, Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Tauku Taufiqulhadi menjelaskan, aturan tersebut berlaku mulai 1 Maret 2022.