JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membenarkan Presiden Jokowi terlibat dalam mengarahkan soal Satelit Kemenhan.

Keterlibatan Jokowi itu sebelumnya diungkap oleh Kemenhan 2014-2019 Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard bahkan mengakui Kemenhan memanfaatkan slot orbit pada 2015 lalu belum memiliki anggaran.

Tapi meski tak memiliki anggaran diakui Ryamizard dirinya tetap memanfaatkan satelit tersebut demi meyelamatkan slot orbit yang ada.

Jika slot tersebut dibiarkan kosong kata dia, maka ada ancaman kedaulatan negara.

Kebijakan itu kata dia sesuai dengan diskresi yang dikeluarkan Jokowi untuk menyelamatkan slot orbit.

“Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan,” ujar Ryamizard dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com, Senin (17/1/2022).

“Memang belum ada anggaran.Namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit),” katanya.

Hal itu juga diaminkan oleh Mahfud MD.

Dikutip dari akun twitternya, Rabu (19/1/2022) membenarkan soal satelit Kemenhan Jokowi mengarahkan ara slot orbit diselamatkan.

Namun kata Mahfud MD penyelamatan orbit tersebut tanpa melanggar hukum aturan.

Menurut Mahfud Presiden Jokowi mengarahkan pada 4/12/2015.

Namun kata dia kontrak sudah dilakukan pada tanggal 1/12/2015.

“Soal Satelit Kemhan “BENAR” Presiden pd 4/12/15 mengarahkan agar Slot Orbit diselamatkan tanpa melanggar aturan. Tp kontrak sdh dilakukan tgl 1/12/15,” tulis Mahfud MD.

Selanjutnya kata Mahfud pada tanggal 13/10/2017 ada surat arahan presiden supaya Menko Polhukam menyelesaikan Satelit Orbit yang saat itu diketahui bermasalah.

“Tgl 13/10/17 ada surat lagi arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan Satelit Orbit yg saat itu diketahui bermasalah,” tulisnya.

Mahfud merasa aneh jika dirinya sebagai Menko lepas tangan dalam kemelut satelit Kemenhan tersebut.

Ia mengaku justru turun tangan karena tahun 2020 Navayo masih menggugat pemerintah meski sejak 2017 Presiden Jokowi sudah mengarahkan supaya diselesaikan menurut aturan.

“Aneh jika dikatakan sy sbg Menko lepas tngn dlm kemelut Satelit Kemhan. Sy justru turun tangan krn thn 2020 Navayo msh menggugat Pemerintah meski sjk 2017 Presiden sdh mengarahkan agar diselesaikan mnrt aturan. Hsl audit BPKP adl acuan legal. Hrp ikuti kejagung utk trs melangkah,” tulis dia.

Menurut Mahfud membawa kasus satelit Kemenhan ke ranah hukum justru bertujuan untuk menyelamatkan Slot orbit tersebut untuk kepentingan pertahanan kita.

“Mmbawa kasus Satelit Slot Otbit 123 BT Kemhan ke ranah hukum, justru bertujuan utk menyelamatkan Slit Orbit tersebut utk kepentingan pertahanan kita,” tulisnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membawa kasus dugaan korupsi kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah ke ranah pidana.

“Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum,” kata Mahfud MD dikutip dari akun Instgram resminya, Senin (17/1/2022).

Mahfud MD awalnya menjelaskan awalnya dirinya baru mengungkap kasus satelit tersebut.

Menurut dia kasus tersebut sudah ada sejak 2018 lalu.

Mahfud MD mengatakan dirinya baru membuka kasus tersebut karena saat itu dirinya belum menjadi Menkopolhukam.

“Mereka bertanya begini: Jika kasus ini sudah ada sejak tahun 2018, kenapa baru sekarang dibuka?

Jawaban saya kepada pers: Loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya,” tulis Mahfud MD.

Menurut dia, sejak dirinya diangkat jadi Menko dirinya baru mengetahui saat di awal pandemi.

“Saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan,” kata dia.

Kejadian itu kata Mahfud MD membuat dirinya mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali.

Namun Mahfud MD mengaku mencium keanehan.

Ia mengaku seperti ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalah satelit tersebut.

“Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu.