JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap mega proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bisa beroperasi komersial pada Juni 2023 mendatang, kendati saat ini masih mengalami kendala pembangunan terowongan.

Hal ini memang meleset jauh dari target sebelumnya harus resmi operasi komersial Desember 2022.
Berbicara di sela peninjauan proyek tersebut, Jokowi mengatakan progres pembangunan proyek tersebut kini sudah mencapai 79,9%.

Jika tak ada aral melintang, uji coba proyek tersebut akan dilakukan pada akhir tahun ini.

“Kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan,” kata Presiden Jokowi, Senin (17/1/2022).

Jokowi dalam kesempatan tersebut memang meninjau langsung terowongan 2 yang dikabarkan dibangun melewati kondisi tanah lempung yang sangat gembur, sehingga gampang runtuh atau berpotensi menimbulkan pergerakan yang tidak diingininkan.

Jokowi mengakui bahwa progres pembangunan proyek tersebut memang harus dilakukan ekstra hati-hati. Jokowi sendiri berharap, proyek tersebut bisa diselesaikan sesuai target.

“Harapan kita dengan selesainya kereta cepat Jakarta Bandung akan mengurangi kemacetan baik yang ada di Jakarta, maupun di Bandung. Juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang dan kita harapkan jadi sebuah daya saing yang baik untuk negara kita,” tegasnya.

Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) sempat ditargetkan operasi komersial pada akhir 2022.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, melaporkan kemajuan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada Presiden Joko Widodo.

Dwiyana mengatakan secara umum kendala yang dihadapi proyek sepur kilat itu adalah pembiayaan proyek, pandemi Covid-19, dan teknis konstruksi. Ia mengatakan kendala-kendala tersebut, khususnya perkara teknis, tak ayal menyebabkan penyelesaian proyek lebih lambat dari target.

“Jadi memang ada beberapa pergeseran dari target yang tadinya kita akan selesaikan pada bulan Desember, secara kalkulasi teknis di tim kami kemungkinan pada Desember baru 95 persen,” kata Dwiyana saat kunjungan Jokowi ke Terowongan 2 Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Senin (17/1).

Situasi itu pun membuat rencana showcase kereta cepat pada pertemuan G20 pada akhir tahun ini harus diubah. Musababnya pada perhelatan itu diperkirakan proyek tersebut baru mencapai 93 persen dari rencana semula 95 persen.

“Kalau seperti ini kami usulkan untuk showcase di G20 meeting kita lakukan dynamic test dari Tegalluar ke Padalarang menggunakan kereta ukur dengan kecepatan tertentu,” kata Dwiyana.

Proyek Kereta Cepat Yang Menjebak

Sebelumnya, TV India Soroti Proyek Kereta Cepat dan Utang Tersembunyi Indonesia ke China. WION (World is One News), saluran TV multinasional berbahasa Inggris yang berkantor di New Delhi, India menyoroti hutang negara-negera di dunia kepada China.

Dalam tayangan video yang sempat viral itu, Palki Sharma, presenter TV India tersebut secara lugas memaparkan datanya terkait jebakan utang China. Setidaknya ada 165 negara dibelahan dunia ini yang berhutang ke China dengan nilai pinjaman yang sangat fantastis.

“165 negara berutang setidaknya $385 miliar kepada China. Tapi, dunia hampir tidak tahu tentang pinjaman ini. “Utang tersembunyi” ini bisa memicu krisis ekonomi.”, demikian penjelasan WION di channel youtubenya pada, Rabu (20/10/2021).

News anchor WION, Palki Sharma juga menyinggung utang tersembunyi Indonesia ke China, termasuk penggunaan dana APBN untuk proyek kereta cepat yang menjebak.

Berikut kutipan pemaparan presenter TV India, Palki Sharma:

“China telah meminjamkan milyaran dolar kepada pemerintah di seluruh dunia. Banyak dari pinjaman ini diberikan secara rahasia. Mereka menyebutnya pinjaman tersembunyi dari China, dan menguras keuangan para peminjamnya”.

“Pinjaman tersembunyi melukai semua negara ini. Saya berikan contoh Indonesia. Indonesia akan membangun jalur kereta api cepat dengan meminjam uang dari China, ide yang sangat buruk”.

“Proyek ini dimulai tahun 2015, 6 tahun kemudian biayanya melonjak menjadi 8 miliar dolar lebih dari semula 4,5 miliar dolar”.

“Hampir dua kali lipat dari kesepakatn awal. Lalu apa yang dapat dilakukan? Anda tak bisa menghentikan proyek di tengah jalan. Jadi Indonesia merogoh APBN untuk membiayai proyek kereta cepat. Dan ini bisa jadi awal masalah!”.