JAKARTA–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan perbaikan sistem pemerintahan merupakan langkah untuk memasifkan budaya antikorupsi di Indonesia.

“Pada akhirnya, perbaikan sistem ini (sistem pemerintahan) akan menciptakan budaya antikorupsi yang masif yang membuat para pejabat Indonesia tampak bersih dan profesional,” kata Firli Bahuri melalui unggahan di akun Twitter pribadinya @firlibahuri, dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Firli Bahuri menyampaikan keprihatinan karena kasus korupsi yang melibatkan pejabat masih terus terjadi. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Firli menilai dugaan praktik korupsi yang dilakukan Rahmat bisa dijadikan pelajaran oleh berbagai pihak. Termasuk DPR, yang dinilai Firli perlu meningkatkan partisipasi dalam pemberantasan korupsi.

“Para legislator harus membaca kemungkinan ada lubang dalam regulasi kita, yang menyebabkan mudahnya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan,” cuit Firli Sabtu (8/1). Dua pemegang kekuasaan lain, yakni unsur yudikatif, eksekutif alias pemerintah, dan partai politik (parpol) juga disebutnya mesti melakukan refleksi.

Ia berpandangan bahwa perbaikan sistem pemerintahan yang memasifkan budaya antikorupsi itu, dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari lembaga legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.

Dalam lembaga legislatif, Firli memandang para legislator sepatutnya mampu membaca kemungkinan keberadaan lubang dalam regulasi di Indonesia yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaannya lebih mudah terjadi.

Selanjutnya terkait lembaga yudikatif, ia memandang para pejabat di lingkungan itu sepatutnya memastikan bahwa peradilan di Indonesia terlaksana secara adil.

Dengan demikian, ujar Firli, masyarakat tidak hanya dapat melihat para pelaku korupsi diadili secara setimpal atas perbuatannya, tetapi juga akan merasakan rasa keadilan telah terpenuhi, terutama keadilan dalam sudut pandang hukum.

“Dan yang terpenting, tempat amanah dan anggaran negara, APBN dan APBD sebagian besar dialokasikan, yaitu para pejabat eksekutif dari pusat dan daerah,” kata Firli.

Ketua KPK ini memandang para pejabat eksekutif sejatinya merupakan pemegang amanah uang dan kekuasaan.

Oleh karena itu, lanjut Firli, dalam pelaksanaan tugasnya, para pejabat eksekutif harus benar-benar memastikan pemerintah telah menaati undang-undang, bahkan diwajibkan pula kepribadiannya dipenuhi etika dan moral.

Melalui dua hal itu, menurutnya, para pejabat eksekutif akan mampu menjadi penyelenggara negara yang jujur, profesional, akuntabel, adil, baik, dan benar.

Di samping itu, Firli pun menambahkan peran dari partai politik dalam memasifkan budaya antikorupsi. Ia menyampaikan bahwa partai politik merupakan penyuplai para pejabat publik sehingga penting pula bagi mereka untuk menunjukkan pihaknya bersih dari korupsi.

“Semoga ke depan, kita semakin sedikit menyaksikan korupsi di sekitar kita karena perbaikan sistem yang kita lakukan secara terus menerus di semua bidang

Pada bagian lain Firli Bahuri merasa prihatin terhadap penangkapan pejabat yang terus menerus terjadi terkait kasus dugaan korupsi perkara penyuapan.

“Tidak bisa saya hindari keprihatinan menyaksikan penangkapan pejabat yang terjadi secara terus menerus yang menciptakan kesan bahwa transaksi suap dan sogok terjadi setiap hari pada pejabat-pejabat yang berada pada posisi cukup strategis,” ujar Firli dalam unggahan yang dibagikan di akun Twitter pribadinya @firlibahuri, dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Keprihatinan itu, kata Firli, juga tidak terlepas dari kasus terbaru yang ditangani oleh KPK, yaitu penangkapan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).

Rahmat Effendi ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang dikumpulkan tim penyidik, Kamis (6/1), KPK telah menetapkan Rahmat Effendi (RE) dan delapan orang lain sebagai tersangka.

Firli Bahuri memandang penangkapan Rahmat Effendi semakin disayangkan karena Kota Bekasi yang ia pimpin itu merupakan kota strategis sebagai penopang jalannya ibu kota negara.

“Kota Bekasi ini adalah salah satu kota yang berada di sekitar ibu kota berpenduduk jutaan (tepatnya 3,084 juta) dan tentu adalah kota yang strategis menopang jalannya ibu kota negara kita,” kata Firli.

Padahal menurutnya, apabila posisi wali kota itu digunakan secara tepat untuk menciptakan kecintaan rakyat kepada pemimpinnya beserta keteladanan yang ia miliki, Rahmat Effendi berkemungkinan memimpin tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana Presiden Joko Widodo yang memulai kepemimpinan sebagai Wali Kota Solo.

Selanjutnya, untuk mencegah berulangnya penangkapan pemimpin daerah, terutama daerah strategis, Ketua KPK ini mengajak seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah agar dapat bergerak menciptakan orkestrasi pemberantasan korupsi.

“Kita masing-masing bergerak di wilayah kita untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga apalagi satu orang. Dia harus merupakan kerja semua lembaga bahkan di seluruh cabang kekuasaan,” kata Firli.