JAKARTA — Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan menilai ada unsur politik di balik tuntutan hukuman pidana mati terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (persero), Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba, Heru Hidayat.

Menurut Halili, Dalam pidana mati tidak selalu murni berdasarkan atas pertimbangan hukum.

“Saya membaca selalu ada politik di balik penuntutan hukuman mati, jadi tidak murni selalu atas dasar pertimbangan hukum,” kata Halili kepada wartawan pada, Minggu (12/12/2021).

Halili menilai tuntutan pidana terhadap Heru Hidayat sepertinya ada upaya dari jaksa penuntut umum Kejagung untuk mendapatkan sentimen positif dari publik di tengah Jaksa Agung diterpa isu memiliki 2 istri.

“Untuk penuntutan hukuman mati atas Heru Hidayat di kasus Asabri, ini seperti ada motif untuk meraih sentimen positif publik, di tengah sentimen negatif terhadap Jaksa Agung.karena dugaan Jaksa Agung memiliki dua istri,” tandas dia.

Halili menegaskan bahwa Setara Institute tidak sepakat dengan pidana hukuman mati dalam kasus apapun termasuk kasus korupsi. Pasalnya, pidana hukuman mati tidak akan menurunkan angka atau indeks korupsi di Indonesia.

“Dalam pandangan Setara, hukuman mati bukan lah pendekatan penegakan hukum yang tepat dalam pemidanaan kasus apapun, termasuk kasus korupsi,” jelasnya.

“Pemiskinan merupakan hukuman yang tepat. Koruptor itu tidak takut mati, mereka takut miskin, makanya para pelaku itu melakukan korupsi,” pungkasnya.