JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani mengatakan, MPR harus realistis dalam menyikapi anggaran yang dipotong oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

“MPR tentu juga harus realistis, harus menerima bahwa ketika misalnya alokasi anggaran negara itu dibutuhkan untuk hal-hal lain,” kata Arsul di Hotel Sultan, Jakarta pada, Selasa (7/12/2021).

Menurut Arsul, bisa saja anggaran yang seharusnya untuk MPR dialihkan untuk penanganan COVID-19. Jika demikian, Arsul menilai alokasi anggaran penanggulangan COVID-19 memang menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Seperti penanggulangan covid yang dianggap jauh lebih penting itu tidak masalah,” ungkapnya.

Namun demikian, Arsul juga menilai Menteri Keuangan, Sri Mulyani perlu memberikan penjelasan kepada MPR terkait berkurangnya anggaran tersebut.

“Hanya memerlukan penjelasan itu saja sebetulnya bukan komplain soal turun anggarannya dan kemudian katakanlah marah, nggak seperti itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Mohamad sempat mengkritik Sri Mulyani karena anggaran MPR berkurang. Bahkan dirinya sempat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri tersebut.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo turut angkat bicara mengenai permasalahan ini. Ia meminta sang Bendahara Negara menghargai hubungan antarlembaga tinggi RI dengan menghadiri rapat bersama MPR.

Alasannya mengatakan itu karena Menkeu beberapa kali tidak memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Anggaran MPR RI. Absennya Menkeu tidak disertai alasan jelas.

Beberapa kali juga Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan COVID-19. Lagi-lagi Menkeu tak acuh. Padahal, kata petinggi Partai Golkar ini, MPR selalu mendukung kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.