HNW Secara Tegas Menolak Isu Pembubaran MUI, Selama Ini MUI Jelas Menolak Ideologi Radikal

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) secara tegas menolak isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) pasca penangkapan Zain An-Najah oleh Densus 88. Karena, HNW menilai selama ini sikap MUI jelas menolak ideologi radikal.

“Sikap kebangsaan MUI selama ini juga sangat jelas yakni mendorong Islam Wasathiyah (moderat) dan kerukunan antar umat beragama, serta menolak ideologi radikalisme, aksi islamophobia, terorisme, komunisme, hingga separatisme,” kata HNW melalui keterangan tertulis yang di terima C.I.News pada, Kamis (18/11/2021).

Ia menjelaskan, MUI merupakan salah satu ikon Islam Moderat di Indonesia. Pimpinan MUI, lanjutnya, dijabat pimpinan ormas Islam yang punya catatan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yakni Muhammadiyah, NU, dan lainnya.

“Bahkan pimpinan utamanya sekarang ini berasal dari Nahdlatul Ulama yakni K.H. Miftakhul Ahyar dan Sekretaris Jenderalnya dari Muhammadiyah yakni Amirsyah Tambunan. Ketua Dewan Pertimbangan MUI juga adalah KH. Ma’ruf Amin mantan Ketua Umum MUI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas HNW.

Oleh sebab itu, HNW mengingatkan masyarakat tidak terpengaruh isu yang ditunggani sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Ia bahkan menduga isu pembubaran MUI sebagai agenda Islamophobia.

“Wacana untuk bubarkan MUI jadi layak dikritisi dan diwaspadai, sebagai gerakan yang menunggangi isu terorisme untuk bentuk teror yang lain yaitu membubarkan MUI. Dan bila demikian, maka ini merupakan agenda Islamophobia dan pelecehan lembaga keagamaan termasuk yang Islam moderat,” ungkapnya.

Kemudian, HNW menilai sikap tegas MUI menolak gerakan radikalisme dengan mencopot Zain an-Najah sebagai anggota Komisi Fatwa. MUI juga telah mengklarifikasi segala tindakan Zain an-Najah adalah masalah pribadi yang tidak berkaitan dengan lembaga.

“Untuk setiap kasus individual tersebut, maka yang terjadi, ‘oknum’ yang terlibat ditegakkan aturan atau ketentuan hukum, tapi tidak ada yang menuntut lembaganya dibubarkan,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tinggalkan komentar