JAKARTA – Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 1998 (Barikade 98) meminta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memecat Fadli Zon dari keanggotaan partai. Hal ini buntut dari kritik Fadli terhadap Presiden Joko Widodo terkait banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Ketua Umum Barikade 98, Benny Ramdhani mengatakan, Gerindra sebagai partai koalisi seharusnya mendukung segala kebijakan pemerintah. Namun, katanya, Fadli Zon justru menunjukkan sikap oposisi lantaran kerap menyampaikan kritik kepada pemerintah.

“Sikap Fadli Zon tentu bisa dinilai sebagai sikap munafik yang tidak bisa ditolelir secara moral maupun etik. Di satu sisi, Gerindra menikmati kue dua kursi empuk menteri. Tapi di sisi lain Fadli Zon terus memperlihatkan prilaku politik sebagai Oposisi. Inilah Koalisi rasa Oposisi,” kata Benny dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021).

Menurut Benny, mendukung kebijakan pemerintah menjadi konsekuensi logis bagi Partai Gerindra beserta kadernya karena menjadi partai koalisi. Oleh karena itu, ia menyayangkan sikap politik Fadli Zon yang seolah kontra dengan pemerintah.

“Dalam kasus Fadli Zon yang dikenal sebagai Kader Partai Gerindra atau anak buah Prabowo, bahkan sangat dikenal memiliki kedekatan dengan Prabowo, justru mengambil sikap berbeda,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai pendukung Jokowi sejak awal Barikade 98 tidak sepakat Prabowo bergabung ke pemerintah. Sebab Benny menilai bergabungnya prabowo tidak memberikan manfaat politik apapun yang berdampak kepada Pemerintahan Jokowi.

“Tapi sejatinya karena Kecintaan Kami kepada Jokowi dan penghormatan kepada hukum ketatanegaraan lah yang akhirnya kami tidak mempersoalkan masuknya Prabowo dan Partai Gerindra bergabung,” katanya.