JAKARTA — Mahasiswa dan Aktivis Pergerakan mendesak Pemerintahan Jokowi dan DPR RI agar sepakat presidential threshold (ambang batas) Nol persen agar demokrasi substansial bisa diwujudkan dan agar oligarki tidak menguasai istana negara, kabinet dan parpol parpol yang ada. Demikian pandangan para mahasiswa dari berbagai jaringan kampus kepada redaksi kemarin.

”Mahasiswa kecewa atas oligarkisme dan menolak Oligarkisme itu fakta, kenyataan, mahasiswa meminta ambang batas Nol persen untuk pilpres dan pilkada,” kata A.Fais mahasiswa UNJ dan Dede AR, mahasiswa Universitas Paramadina dalam keterangan tertulis yang diterima C.I.News pada, Minggu (31/10/2021).

Mahasiswa prihatin bahwa Oligarki menguasai istana, kabinet dan partai politik serta sangat merusak bangsa ini, menjadi biang keladi kemunduran dan keruntuhan demokrasi Indonesia.

Oligarki terus meningkat dengan kian menguatnya koalisi politik gemuk fraksi-fraksi di DPR.

Koalisi besar pro-rejim; F-PDIP, F-PG, F-Nasdem, F-PKB, F-Gerindra, F-PPP, F-PAN) jelas dikuasai oligarki. Bahkan PKS dan Demokrat pun serupa meski tak sama. Oligarki modal/finansial dan oligarki politik sudah kolusi,kong kali kong mencalonkan kandidatnya untuk Pilpres 2024.

Demonstrasi mahasiswa dan pekerja di berbagai kota 28 Oktober kemarin menunjukkan oligarki sudah menjadi akar masalah kehancuran ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Demikian pandangan mahasiswa dan para aktivis BEM-BEM di UI, ITB, UNPAD, Trisakti, UGM, Unair, UNS,UNHAS,USU Medan,UNSRI Palembang, UMI dan Universitas Negeri Makassar dan kampus-kampus lainnay di Indonesia yang mereka sampaikan pada redaksi.

”Oligarki itu akar masalah dan realitas pahit yang merusak demokrasi, dan kini dihadapi mahasiswa dan masyarakat,” kata sejarawan Zainal Airlangga, mantan Ketua BEM UI .

Para mahasiswa mendukung penghapusan presidential threshold (ambang batas) dari 20 persen menjadi Nol persen demi perbaikan kualitas demokrasi, keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilpres dan Pilkada.