JAKARTA — Kementerian Keuangan kembali mengemukakan pengambilalihan Rumah Dinas DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan. Wacana itu mencuat karena hampir sebagian anggota DPR RI tidak menempati fasilitas hunian yang telah diberikan negara.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky mengatakan, rumah jabatan DPR akan lebih barokah jika dikembalikan kepada Negara, karena DPR sudah punya gaji dan sudah bisa punya kemewahan dan negarapun tidak boleh memberikan uang sewa sepersenpun kepasa anggota dewan.

“Rumah jabatan DPR itu, lebih barokah dikembalikan kepada negara. Lebih baik, anggota dewan tidak usah punya rumah jabatan. Dan negara juga tidak boleh memberikan uang sewa sepersen pun kepada anggota dewan. Dengan gaji saja, anggota dewan sudah bisa miliki kemewahan, dan bisa juga berfoya foya. Lihat saja Saat ini, banyak kok anggota dewan, dikasih rumah jabatan tapi tidak ditempati,” kata Uchok kepada wartawan, Rabu (11/8/2021).

Selama ini, ungkap dia, rumah jabatan tersebut ditempati saudaranya sendiri, teman separtai, atau tenaga ahlinya sendiri. Dan anggota dewan yang tidak menempati rumah jabatan tapi bisa menempati rumah lain dengan biaya sendiri. Selain itu, menurutnya, pemeliharaan rumah jabatan ini sangat boros dan mahal.

“Coba Pada tahun 2021 saja, Kontrak Service Pemeliharaan RJA DPR RI Ulujami sebesar Rp.3.3 milyar. Dan Kontrak Service Pemeliharaan RJA DPR RI Kalibata Rp.33.8 milyar. Dalam setahun saja, negara akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp.37 milyar,” ujar Uchok.

Pengamat Anggaran dan Politik itu menyarankan anggaran itu di alokasikan kepada masyarakat yang sudah terkena dampak PPKM.

“Coba anggaran ini dialokasikan ke orang orang yang sudah mengangkat bendera putih gara-gara PPKM, betapa manfaat anggaran buat mereka daripada anggota dewan,” tutupnya.(Red)