JAKARTA — Pemberian fasilitas Insoman di hotel mewah kepada para anggota DPR ketika rakyat pemilih kesulitan memperoleh layanan kesehatan, bukanlah keputusan yang bijaksana dan tepat. Pemberian fasilitas mewah untuk isolasi mandiri itu justru makin menempatkan DPR dan para anggotanya dalam menara gading yang makin jauh dari realitas kehidupan rakyat.

Semestinya para anggota legislatif tersebut bersedia turun gunung, hidup di tengah-tengah pemilihnya yang sedang dihimpit Covid. Disitu mereka bisa menyelami penderitaan rakyat serta mengusahakan bantuan semaksimal mungkin.

Kini jutaan orang hidup dalam kesulitan, terkena berbagai pembatasan untuk mencari penghidupan ekonomi, kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dan banyak dari mereka harus meregang nyawa.

Keputusan Sekretariat Jenderal DPR yang memberi mereka fasilitas plus-plus (makan gratis, internet, laundry dan sebagainya) tentu saja tidak aka lahir bila tidak ada dorongan para anggota lembaga tersebut.

Sekjen DPR Indra Iskandar pun beralasan tidak hanya DPR yang menyediakan hotel untuk isolasi mandiri. Beberapa Kementerian/Lembaga lain juga sudah membuka fasilitas hotel bagi yang terpapar.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, kebijakan tersebut melukai rakyat. Saat masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan, DPR justru mendapat keistimewaan.

“Itulah fakta dan realitanya, bahwa anggota DPR yang Isoman mendapatkan fasilitas negara melalui Setjen DPR. Ini tentu melukai rakyat,” ujar Ujang kepada wartawan pada, Rabu (28/7/2021).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menuturkan, DPR sebaiknya tidak meminta keistimewaan, seharusnya merogoh kocek sendiri untuk isolasi di hotel.

“Di saat yang sama banyak rakyat yang meninggal pada saat isoman. Mestinya mereka jangan minta diistimewakan. Mestinya rogoh kocek sendiri. Jangan apa-apa ingin menggunakan uang negara,” ujar Ujang.

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), Allan Fatchan Gani, bahan meminta Setjen DPT membatalkan pemberian fasilitas mewah tersebut.

“DPR seharusnya memperhatikan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dampak pandemi Covid-19. Pemberian fasilitas isoman mewah (hotel berbintang) telah nyata-nyata mengabaikan keadaan darurat ini sehingga mutlak harus dibatalkan,” tegas Allan, Kamis (29/7/2021).

Menurut Allan, tidak ada peraturan yang dilanggar, tetapi pemberian fasilitas mewah isolasi mandiri sangat bertentangan dengan etika dan moralitas hukum. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUD NRI 1945, seharusnya memiliki rasa empati kepada keadaan rakyat dan tidak memikirkan diri sendiri.

Kita sependapat dengan para pengamat hukum tersebut. Kita mencatat hasil sejumlah survei mencatat kepuasan publik rendah terhadap DPR dan Parpol dibandingkan lembaga-lembaga lain dari aspek kepuasan public.

Para wakil rakyat yang telah menerima penghasilan sangat besar, tidak mau berkaca dan memperbaiki diri. Tetap saja merasa kurang dan meminta berbagai dukungan fasilitas lain, padahal rakyat pemilihnya sedang dalam kesulitan.

Ini bukan yang pertama kali sikap DPR yang meminta keistimewaan perlakuan. Beberapa waktu lalu beberapa anggota DPR meminta fasilitas very very important person (VVIP) di Bandara Soekarno-Hatta.

Tentu saja tindakan tersebut menuai kritik keras dan cibiran masyarakat. Mereka selalu menempatkan diri diatas rakyat pemilihnya, yang justru menjauhkan mereka sebagai wakil rakyat.

Kita menilai kebijakan penyediaan fasilitas khusus anggota DPR yang diberikan di tengah situasi krisis social ekonomi saat ini telah merusak kepercayaan rakyat kepada DPR.

Berulangnya kebijakan atau penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang selalu dikritik publik memperlihatkan para wakil rakyat mengingkari rakyat pemilihnya.

Jelas ini sangat menyakitkan, Rakyat hanya digunakan sebagai sumber legitimasi poliik melalui pemilu saja, namun selanjutnya mereka tidak dipedulikan.

Kita berharap keputusan semacam ini, baik dilakukan oleh DPR maupun Kementrian dan lembaga negara, dibatalkan. Kementrian Keuangan seharusnya tegas memblokir penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan situasi krisis sekarang ini. (Red)