JAKARTA — Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto memberi tanggapan terkait tes wawasan kebangsaan KPK. Menurutnya, tes yang menonaktifkan 75 orang pegawai KPK merupakan salah satu dari usaha menghilangkan mata rantai bukti korupsi.

“Jika saat ini muncul upaya penghilangan mata rantai dari bukti keterkaitan banyak pihak, sepertinya operasi ini digelar seiring dengan proses migrasi pegawai KPK menjadi ASN,” ujarnya dikutip dari Genpi, Sabtu (22/5/2021)

Padahal, menurut Satyo, 75 orang pegawai KPK sudah teruji integritasnya dan di antaranya sedang menangani penyelidikan perkara-perkara besar.

“Termasuk korupsi bansos tersebut. Maka akhirnya penafsiran menjadi liar bahwa diduga sedang ada operasi pembersihan dan targetnya adalah 75 orang tersebut,” tambahnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai perjalanan penyelidikan kasus korupsi bansos kerap membuat masyarakat kaget-kaget dan bingung. Pasalnya, menurut Satyo, banyak nama tokoh atau sekelompok orang disamarkan.

“Contohnya, anak pak Lurah, Madam atau Bina Lingkungan,” tuturnya menjelaskan.

Tidak hanya itu, menurutnya, aliran korupsi bansos ini juga diduga mengalir hingga jauh.

“Lembaga yang dikenal sebagai auditor negara kabarnya juga mendapat jatah fee korupsi bansos,” tutupnya.(Red)