Ketua BPOKK Partai Demokrat Sebut Dana Gulingkan AHY Tak Terbatas

JAKARTA — Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron dalam keterangannya mengatakan, pihaknya telah menemukan adanya dugaan aliran dana yang dipakai untuk membayar sejumlah DPC Partai Demokrat.

Dari Kabar yang beredar, Aliran dana yang diduga untuk mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat disebut cukup besar bahkan unlimited alias tidak terbatas.

“Ada pembiayaan ataupun ada uang yang cukup besar, disebutkan unlimited untuk membiayai,” kata Herman, di Gedung DPR, Jakarta pada, Rabu (3/2/2021).

Kata Herman, internal Partai Demokrat telah berkoordinasi untuk membahas aliran dana ke sejumlah DPC tersebut. Menurutnya, dari pengakuan sejumlah saksi, aliran dana yang ditawarkan ke DPC senilai Rp100 juta.

“Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan. Masih dalam pemeriksaan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai. Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC,” kata Herman.

Seperti diketahui, isu kudeta ini pertama kali diungkap oleh Ketum Partai Demokrat AHY. Ia mendapatkan informasi soal keterlibatan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.

“Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. Kudeta itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres pada Pemilu 2024.

“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” paparnya.(YZ)

#Ibnu_

Tinggalkan komentar