JAKARTA — Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya mengingatkan para kader selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.

Hal itu dinkatakan terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka oleh KPK pada, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Politisi PDI Perjuangan itu diduga menerima suap terkait pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19.

“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” katanya pada, Minggu (6/12/2020).

Menurut Hasto, PDIP selalu menanamkan sikap antikorupsi kepada para kader dalam berbagai kegiatan, termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta Rakernas.

“Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi tersebut,” ungkaonya.

Selain Juliari, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK terkait kasus suap RS Cimahi. Ajay merupakan Ketua DPC PDIP Kota Cimahi. Dikatakan Hasto, PDIP mendukung KPK dalam memberantas korupsi.

“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” tegasnya.

Atas OTT KPK tersebut, Hasto meminta semua kader tidak melakukan korupsi. PDIP juga terus membangun sistem pencegahan korupsi.

“Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” pungkasnya.(ZEN)

#Ibnu_