JAKARTA — Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dwi Aprilia Linda mengatakan, dari pantauan KPK, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Seperti antrian panjang, tata kelola dokumen, dan sistem teknologi informasi yang sudah ketinggalan zaman. Dimana, berdasarkan hasil telaah Lembaga Survei Populi Center (2019), secara umum penduduk DKI Jakarta belum sepenuhnya puas terhadap layanan publik di wilayahnya. Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Pemda DKI Jakarta masih relatif rendah, yakni 47,8 persen.

“Oleh karenanya, perbaikan layanan publik perlu menjadi bagian dari fokus kerja Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat yang datang ke Kantor Samsat untuk membayar pajak seharusnya dilayani dengan baik. Ini konsen KPK untuk membenahi layanan publik,” kata Linda di kantor Samsat Jakarta Utara pada, Rabu (07/10/2020).

Hal itu di utarakan saat mendatangi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Utara dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik.

“KPK menggandeng Pemda DKI Jakarta untuk bersinergi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami mendorong perbaikan layanan publik, termasuk penataan pengelolaan tiap mata pajak,” imbuhnya.

Dalam Rangka itu, KPK meyakini, penataan layanan publik pada saatnya meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kenaikan potensi penerimaan keuangan daerah. Hal tersebut terkait layanan di Samsat Jakarta Utara dan Pusat.

Menanggapi KPK, Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari, mengakui masih ada kekurangan dalam pengelolaan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

Namun, pihaknya akan mendorong perbaikan dengan mengupayakan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang muncul.

Selain itu, Tsani telah meminta jajaran pengelola Samsat Jakarta Utara dan Pusat menyampaikan masalah-masalah apa saja yang muncul dalam menjalankan layanan publiknya.

“Saya melihat kenyataan. Butuh waktu untuk membenahi. Tapi, kita harus melakukan terobosan. Ada rata-rata sekitar 2.000 kunjungan ke Samsat per hari. Kita harus mencari jalan keluar, dan harus dibuatkan peta jalan (roadmap) pembenahan masalahnya. Saya senang bila aparat saya melaporkan masalah ke saya, dan saya ingin bersama-sama menyelesaikannya,” ucap Tsani.

Tsani melanjutkan, Perbaikan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat harus dimulai dengan cara menginventarisasi masalah, kemudia diteruskan dengan menyusun rencana aksi, melaksanakannya, serta memantau dan mengevaluasinya.

“Kita mulai dengan perombakan personil. Mereka yang sudah bekerja lebih lima tahun di satu tempat, akan dimutasi atau rotasi. Kita juga mendorong perbaikan sistem teknologi informasi, dan dalam waktu ke depan penerapan layanan digital,” kata Tsani.

#Ibnu_