JAKARTA_ C.I.New’s – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dalam hal Kemenkeu tindakl anjuti laporan BPK soal penyaluran APBN. Hal itu merespon laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengonfirmasi penggunaan rekening pribadi dalam penyaluran anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyaluran anggaran tersebut terjadi di lima instansi pemerintah, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, KLHK, Bawaslu dan Bapeten dengan tingkat kompleksitas berbeda.

“Melakukan identifikasi dan investigasi mengenai penggunaan rekening pribadi untuk penyaluran APBN, dan segera meminta klarifikasinya,” ucap Bamsoet melalui pernyataan tertulisnua, Selasa (21/07/2020).

Baca : Laporan BPK Aliran Dana APBN Ke 5 Rekening Pribadi, Menhan Terbanyak

Bamsoet juga mengatakan kalau Kemenkeu perlu mendorong Kementerian dan Lembaga terkaig dalam melaksanakan APBN sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Penggunaan keuangan negara secara transparan dan penuh tanggung jawab, agar realisasi anggaran K/L sesuai aturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Politisi Golkar ini juga menuturkan bahwa Kemenkeu perlu mengembangkan sistem monitoring, pengendalian dan optimalisasi rekening pemerintah pada Kementerian dan Lembaga terkait.

“Hal tersebut guna mencegah adanya potensi penyalahgunaan atas kas,” tuturnya.

Bamsoet juga meminta Kementerian maupun Lembaga terkait untuk menjadikan pemeriksaan BPK sebagai tolak ukur penggunaan anggaran negara.

“Hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter kehati-hatian penggunaan anggaran, juga dalam pengelolaan anggaran negara,” pungkasnya.

#Ibnu_