JAKARTA_ C.I.New’s — Ketua presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Mabes Polri atas ketegasannya mencopot Brigjen Prasetyo Utomo terkait dugaan melindungi buronan kelas kakap Joko Tjandra. Namun demikian, Neta S Pane mengatakan bahwa pihaknya juga mendesak Polri mengusut dugaan suap di balik persekongkolan jahat anggota Polri yang melindungi buronan kelas kakap tersebut.

“Kami juga mendesak Mabes Polri mengusut keterlibatan Brigjen Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Joko Tjandra. Pihaknya pun meminta jenderal bintang satu itu juga harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima C.I.New’s, Kamis (16/7/2020).

Neta mengungkapkan, dari penelusuran IPW “dosa” Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang “dosa” Brigjen Prasetyo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi.

“Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tanggal 16:April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra,” tegas Neta.

Menurutnya, surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Lanjut Neta, begitu mudahnya, Brigjen Nugroho membuka red notice terhadap buronan kakap yang belasan tahun diburu bangsa Indonesia itu.

“Melihat fakta ini IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Joko Tjandra. Jika Mabes Polri mengatakan pemberian Surat Jalan pada Joko Tjandra itu adalah inisiatif individu Brigjen Prasetyo, IPW meragukannya,” katanya.

Sebab dua institusi besar di polri terlibat “memberikan karpet merah” pada sang buronan, yakni Bareskrim dan Interpol. Kedua lembaga itu nyata nyata melindungi Joko Tjandra.

Menurut Neta, dimungkinkan ada gerakan gerakan individu dari masing masing jenderal yang berinsiatif melindungi Joko Tjandra. Jika hal itu benar terjadi, betapa kacaunya institusi Polri.

“Apa mungkin kedua Brigjen tersebut begitu bodoh berinisiatif pribadi “memberikan karpet merah” pada Joko Tjandra.

Kenapa Brigjen Nugroho yang baru duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol begitu lancang menghapus red notice Joko Tjandra. Apakah dia begitu digdaya bekerja atas inisiatif sendiri seperti Brigjen Prasetyo?

Lalu, kenapa Dirjen Imigrasi tidak bersuara ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Joko Tjandra sudah dihapus?

Aksi diam para pejabat tinggi ini tentu menjadi misteri. Semua ini hanya bisa dibuka jika Presiden Jokowi turun tangan untuk membersihkan Polri, dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta Joko Tjandra,” ujarnya.

Tanpa itu semua, kata dia, kasus Joko Tjandra akan tertutup gelap karena tidak mungkin jeruk makan jeruk.

Pane menilai, akibat ulah para jenderal itu, kasus Joko Tjandra menjadi catatan hitam bagi Polri. Lembaga kepolisian yang seharusnya wajib menangkap buronan malah melindungi sang buronan kakap, bahkan memberinya karpet merah. Bagaimana pun sebagai pimpinan, Kapolri Idham Azis dan Kabareskrim Sigit harus bertanggungjawab terhadap kekacauan ini.

“Jika Mabes Polri mengatakan kasus ini adalah inisiatif jenderal pelaku, bisa disimpulkan betapa tidak berwibawanya Kapolri dan Kabareskrim sehingga jenderalnya bisa bertindak ngawur seperti itu. Institusi Polri harus diselamatkan dari ulah para jenderal yang bermental bobrok. Setelah Brigjen Prasetyo, kini harus Brigjen Nugroho Wibowo yang segera dicopot dari jabatannya,” tandas Neta.

#Ibnu_