JAKARTA_C.I.New’s — Koordinator lapangan Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) Yusril Nager mengubgkapkan, Mereka menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung, Menuntut kejaksaan agung untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi APBD Kota Bekasi. Jakarta, Kamis (9/7/2020). Mereka beraksi dengan membawa tagline Korona (Korupsi Bikin Merana).

“Kami atas nama Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) meminta kepada Kejagung RI untuk untuk segera menetapkan tersangka kasus Korupsi Dana APBD Kota Bekasi dalam Skandal Proyek Multiyear Tahun Anggaran 2017,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7/2020).

Ia menambahkan, bahwa Grasi meminta agar pihak Kejagung juga melakukan pemanggilan lanjutan para pejabat Kota Bekasi terkait yang di indikasi melakukan tindakan koruptif serta agar dilakukan pemeriksaaan atas dugaan TPPU pejabat nomor satu di Kota Bekasi. Selain itu, mereka menuntut untuk segera diumumkan LAPJU atas pemanggilan para pejabat yang sudah di lakukan.

“Seperti yang kita ketahui saat ini, sebanyak lima (5) paket proyek besar Multiyears yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2017 telah disasar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), karena disinyalir salah satu modus penggangsiran APBD melalui proyek Multiyears tersebut, patut diduga dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan,” katanya.

Menurut Yusril Nager, proyek Multiyears yang menelan anggaran hampir Rp 300 miliyar adalah proyek yang penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD-nya.

“Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek Multiyears. Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek Multiyears tersebut sarat kejanggalan,” pungkasnya.

Dalam aksinya, Grasi juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda besar dan program kerja unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres RI KH.Ma’ruf Amin, yang tertuang dalam butir keempat Nawa Cita.

Pemberantasan korupsi juga telah menjadi agenda sejak momentum reformasi yang dituntut oleh rakyat dan mahasiswa, selain penggulingan Soeharto adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” katanya.

#Ibnu_