JAKARTA_C.I.New’s — Carut-marutnya masalah data penerima bansos makin telanjang tatkala di musim pandemi bansos dari pemerintah kerap salah sasaran. Kabar soal buruknya data bantuan sosial (bansos) milik pemerintah sudah menjadi rahasia umum bagi publik.

Pangkal dari masalah itu adalah karena semrawutnya data penerima bansos. Beberapa penerima mungkin saja sudah meninggal dunia sehingga selayaknya dihapus dari data penerima. Anggota Komisi Sosial (Komisi VIII) DPR Muhammad Husni mengungkapkan penyaluran bansos selama pandemi korona tidak tepat sasaran akibat pendataan orang miskin yang tidak diperbarui.

Lebih jauh legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I ini mengungkapkan komisinya selama musim pandemi ikut membantu pemerintah mendata orang miskin yang benar-benar berhak menerima bansos yang kemudian data tersebut diberikan kepada Kemensos.

Upaya DPR ini seharusnya menjadi tugas pemerintah. Namun, akibat data yang tak kunjung diperbaiki, lembaga legislatif negara itu pun akhirnya memainkan peran eksekutif demi memastikan data penerima bansos di masyarakat tepat sasaran.

Selain itu, lanjut Husni, Komisi VIII DPR sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait pendataan orang miskin di Indonesia. Penelusuran warga miskin benar-benar dilacak dengan serius agar memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Nanti data yang orang sudah kaya harus dikeluarkan. Disaat Covid-19 ini, Komisi VIII mau tidak mau sekalian pendataan orang miskin yang belum terdata,” pungkasnya.

#Ibnu_