JAKARTA_C.I.New’s — Untuk lokasi pembangunan bendungan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur Pemerintah berencana membebaskanlahan seluas 378 hektare. Luas lahan tersebut terdiri atas 36 hektare untuk tubuh bendungan dan luas genangan mencapai 342 hektare.

Rencana pembangunan bendungan itu rupanya mengundang pertanyaan dari sejumlah anggota legislatif. Anggota Komisi V DPR, Ahmad Syaikhu, misalnya, mempertanyakan urgensi pembangunan proyek raksasa tersebut. Pasalnya, selain tak masuk dalam program anggaran APBN 2020, proyek itu juga dinilai tak bersesuaian dengan kebutuhan negara yang saat ini sedang berjibaku meredam pandemi.

“Saya sungguh heran. Kebijakan pemerintah sering tak berbanding lurus dengan kondisi rakyat saat ini,” ujar Syaikhu dalam keterangannya, Kamis, 11 Juni 2020.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah. Di tengah wabah Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat, kata dia, seharusnya pemerintah fokus pada kebijakan strategis yang bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.

“Setop, kehidupan rakyat sedang susah ekonominya karena pandemi Corona. Empatilah pada rakyat,” tegasnya.

Perlu diketahui (Red), proyek Bendungan Sepaku-Semoi yang segera dilaksanakan ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 700 Miliar. Padahal uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membantu 390 Ribu KK selama tiga bulan. Masing-masing mendapatkan Rp 600 Ribu per bulan.

#Ibnu_