JAKARTA_C.I.New’s — Ekonom senior mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan, Biaya politik di Indonesia sangatlah mahal. Untuk menjadi Bupati atau Wali Kota saja, seorang calon harus menyerahkan uang Rp 10-50 miliar kepada partai politik pengusung.

Untuk Gubernur lebih besar lagi, yakni dari Rp 50-200 miliar, yang paling besar dan menyentuh angka triliunan adalah untuk menjadi seorang presiden. Uang yang diberikan ke Parpol jika ingin menjadi presiden di Indonesia sekitar Rp 1-1,5 triliun.

Pada bulan Desember 2020, pemerintah akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Meski dihantui banyak protes karena pandemi covid-19, pemerintah tetap menggelarnya.

Dan pesta demokrasi ini menjadi tempat partai politik mendapatkan uang banyak. Sebab, mereka akan menerima bayaran dari para calon yang mereka usung.

“Presidential Threshold menjadi sekrup pemerasan, alat untuk memaksa calon-calon bupati/walikota membayar upeti kepada partai-partai. Inilah basis demokrasi criminal. Untuk jadi bupati/walikota butuh dana atau upeti Rp 10-50 miliar, gubernur Rp 50-200 miliar, dan calon presiden Rp 1-1,5 triliun,” kata Rizal Ramli, Rabu (10/6/2020).

Apa yang disampaikan oleh mantan Menko Kemaritiman itu serupa dengan yang disampaikan oleh Peneliti Senior Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsudin Alimsyah. Menurut dia, pemberian upeti itu sangat mungkin terjadi.

“Berdasarkan hasil penelitian KOPEL tahun 2014, besaran biaya untuk pilkada sebenarnya beragam tergantung masing masing daerah, luas wilayah dan partai pengusung yang sangat menentukan,” katanya.

Namun, dia menegaaskan bahwa ada perbedaan antara biaya politik dengan mahar politik. Menurut dia, biaya politik itu sudah jelas ada, sementara mahar politik atau dia menyebutnya kenakalan politisi, besarannya bisa saja besar atau tak terbatas. “Uang kenakalan inilah yang harus diawasi oleh bawaslu dan kita semua,” tutupnya.

#Ibnu.