JAKARTA_C.I.New’s — Catatan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia berisi tentang instansi yang paling banyak diadukan masyarakat selama rentang tahun 2019. Dalam catatan tersebut, Polri adalah sebagai instansi yang paling banyak diadukan, sebanyak 744 aduan berisi tentang soal kinerja Polri.

Data yang disampaikan Komnas HAM adalah 46,8 persen aduan ihwal kinerja Polri ke Komnas HAM terkait dengan dugaan ketidaksesuaian proses hukum dengan prosedur yang ada. Selanjutnya, sebanyak 22,3 persen terkait dengan lambatnya penanganan kasus.Adapun sebanyak 8,9 persen laporan terhadap Polri terkait dengan dugaan kriminalisasi. Sedangkan sebanyak empat persen terkait dengan dugaan kekerasan dan penyiksaan.

Pihak kedua yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM oleh masyarakat ialah korporasi. Kasus dugaan sengketa lahan mendominasi aduan masyarakat terhadap korporasi, yakni sebesar 41,6 persen dari total aduan.

Permasalahan selanjutnya yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait korporasi ialah sengketa ketenagakerjaan ihwal pemenuhan hak dasar pekerja sebesar 29,8 persen. Selanjutnya laporan terkait pencemaran akibat operasional korporasi sebesar lima persen dari total pengaduan.

Lalu ada 315 aduan mengenai Pemda. Itu berkaitan dengan masalah sengketa lahan. Juga masalah kepegawaian seperti pemecatan, penggesera orang di jabatan. Ini diadukan juga ke Komnas HAM. Dan juga ada masalah-masalah problem kebebasan berkeyakinan di daerah. Ini bersoal dengan izin mendirikan tempat ibadah.

Di lain pihak, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Awi Setiyono menanggapi pertanyaan Komnas HAM adalah sebagai cambuk untuk institusinya.

“Kami apresiasi atas catatan Komnas HAM terhadap Polri. Polri sudah berupaya maksimal, profesional dan proporsional. Apresiasi dari Komnas HAM menjadi cambuk bagi Polri untuk meningkatkan kinerja kami,” kata Awi kepada C.I.New’s, Rabu 10 Juni 2020.(Ibnu)