JAKARTA_C.I.New’s — Pemerintah bersama komisi energi (Komisi VII) DPR telah sepakat tentang perlunya dilakukan penyesuaian harga Baham Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Kesepakatan ini disimpulkan dalam rapat kerja bersama antara pemerintah dan Komisi VII DPR pada 4 Mei 2020 lalu.

Lebih dari sebulan setelah isi rapat itu diketok, dengan tren penguatan rupiah yang kini bertengger di kisaran Rp 14.600 per dolar Amerika Serikat, hingga kini pemerintah belum juga melakukan penyesuaian harga. Harga jual BBM non-subsidi di seluruh SPBU masih berdasar harga lama tanpa ada pengurangan sedikitpun. BBM jenis Pertalite dijual Rp 7.650/liter, Pertamax Rp Rp 9.000/liter, Pertamax Turbo Rp 9.850/liter, Dexlite Rp 9.500 dan Pertamina DEX Rp 10.200/liter.

Seiring turunnya harga jual minyak dunia. Harga minyak west texas intermediate (WTI) pada pukul 07.25 WIB (2/6/2020) untuk Juli 2020 di New York Merchantile Exchange berada di US$ 35,5 per barel.

Jika melihat kesimpulan isi rapat tersebut, poin 5 menyebutkan Komisi VII mendesak Menteri ESDM RI untuk secepatnya memberikan penjelasan secara terbuka dan masif terkait harga BBM sebagaimana diamanahkan pada Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 di saat rendahnya harga minyak mentah di dunia.

Selanjutnya poin 6 rapat menyimpulkan Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI melakukan penyesuaian harga BBM dengan merevisi Kepmen ESDM No. 62 Tahun 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan.

Sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir ada praktik oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas.

Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo berulang kali mempertanyakan kepada pemerintah tentang harga BBM non subsidi yang hingga kini tak kunjung turun. Sebab itu, ia sepakat apabila diusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR mengenai harga BBM ini.

“Suara teman-teman di DPR soal Pansus BBM itu menarik. Kan harus transparansi dan terbuka. Jangan ditutup-tutupi,” kata Sartono saat dihubungi C.I.New’s, Minggu (07/6) kemarin.

Ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR.

#Ibnu.